Korban Gempa Sulbar: Perut Sudah Lapar, Minta Bantuan Harus Pakai KK & KTP

Merdeka.com - Masyarakat Mamuju yang terdampak gempa magnitudo 6,2, khususnya yang tinggal jauh dari tempat penyaluran bantuan mulai mengeluh. Sebab, untuk bisa mendapatkan bantuan harus dilengkapi data penerima, jumlah penerima bahkan ada yang siapkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Penyaluran bantuan yang berbelit-belit ini, mendapat reaksi warga yang terdampak gempa yang mengaku mendapat permasalahan baru. Seharusnya bantuan pasca gempa harus cepat disalurkan karena sangat dibutuhkan.

Seorang Kepala Lingkungan Katapi Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Jumardin mengaku sudah tiga kali bolak balik ke Mamuju,hanya mengurus warganya dengan melakukan pendataan.

Data yang sudah ada kembali diinput ke posko logistik di kantor gubernur Sulbar. Namun sampai saat ini kata dia, belum jelas apakah ada atau tidak ada. Mekanisme ini sangat rumit, sehingga justru menambah beban warga korban gempa.

“Rumit sekali pengurusannya untuk bisa mendapatkan bantuan, harus saya data dulu dan harus diketahui Babinkamtibmas, lalu bawa ke sini. Bahkan saya urus ini sudah bolak-bolak tiga kali. Sampai saat ini tidak jelas. Ini sudah mulai malam lagi, capek pak, sementara orang di sana sangat butuh bantuan. Nah nanti dapat surat rekomendasi atau DO dari TNI baru kami bisa dapat bantuan, “ kata Jumardin kepada merdeka.com.

Senada dengan Jumardin, salah seorang pengungsi asal Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Erwin. Dia mengaku untuk bisa mendapatkan bantuan bersama rekannya harus melalui beberapa tahapan yang bisa memakan waktu lama. Di sisi lain, anggota di Posko saat ini sangat butuh bantuan.

"Jujur pak kami capek, untuk bisa dapatkan bantuan kita disuruh data dulu, berapa KK (Kepala Keluarga) bagi yang butuh bantuan. Terus ke Posko Induk yang ada di Provinsi, di sana menyetor data dan setelah itu dikasih kertas (DO), baru disuruh ke sini, gudang logistik yang ada di Korem ambil bantuan," kata Erwin kepada sejumlah media saat ditemui di posko logistik Korem Rabu (20/1).

Erwin mengaku, rumitnya pengurusan mendapatkan bantuan gempa sangat menguras waktu dan tenaga. Mulai dari pendataan kata dia, hingga antre di Posko induk untuk menginput data hanya untuk mendapatkan surat rekomendasi. Namun di sana ratusan orang antre yang kemungkinan sudah jenuh.

"Di posko induk juga kita antre karena banyak pengungsi yang juga bawa data untuk minta bantuan, jadi ini sangat sulit. Sebenarnya di pasca gempa ini kami sudah menikmati bantuan berkumpul bersama keluarga, tetapi kami harus rela antre menjemput bantuan di Korem," kata Erwin.

Dia mengaku, jika seperti ini bagaimana kalau warga pengungsi yang jauh seperti di Tapalang, Lebani dan Kalukku. Apalagi saat ini pengungsi sangat membutuhkan pasokan logistik.

"Menurut saya sebenarnya agak ribet, karena ini kan keadaan darurat. Kalau macam kita ini yang dekat posko induk tidak jadi masalah, tapi kalau pengungsi yang daerah lain kasihan dari luar, mana minta KK segala macam. Perut sudah lapar," keluhnya.

Irwin berharap, pemerintah atau satgas tanggap bencana gempa Sulbar, cepat mengubah sistem ini karena kasihan masyarakat yang sangat butuh bantuan. Ide ini dilakukan agar korban, cepat mendapatkan batuan logistik.

"Kalau keadaan darurat begini, tidak usahlah terlalu ribet karena kasihan juga dari teman-teman pengungsi yang dari daerah lain yang lokasinya jauhkan," tuturnya.

Ditemui, kepada Kasi Logistik BNPB Provinsi Sulbar, Budianto mengaku, bagi warga atau ketua Posko yang ingin dapat bantuan memang wajib melengkapi KTP dan KK. Jika tidak dilengkapi data penerima, penanggung jawab pasti akan kesulitan mempertanggung jawabkan.

"Seperti itu memang aturannya, kalau mengeluarkan bantuan harus penerima melengkapi data seperti KTP dan KK, ini dilakukan untuk bisa kami pertangungjawabkan. Minimal ada data korban yang bisa dihubungi," jelasnya.