Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

KPK Buru Harun Masiku hingga Empat Tahun, Berapa Uang Negara Keluar?

KPK memang memiliki biaya untuk perburuan buron kasus korupsi dalam rangka penegakkan hukum.

kpk
KPK Buru Harun Masiku hingga Empat Tahun, Berapa Uang Negara Keluar?
KPK Buru Harun Masiku hingga Empat Tahun, Berapa Uang Negara Keluar? (©merdeka.com)

KPK memang memiliki biaya untuk perburuan buron kasus korupsi dalam rangka penegakkan hukum.

Rekomendasi Beritauntuk kamu
KPK Buru Harun Masiku hingga Empat Tahun, Berapa Uang Negara Keluar?
Aktivis ICW melakukan aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, ingatkan soal Harun Masiku, (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) © 2024 maverick

KPK Buru Harun Masiku hingga Empat Tahun, Berapa Uang Negara Keluar?

Empat tahun perburuan buron kasus korupsi Calon Legislatif (Caleg) Paruh Antarwaktu (PAW) 2019-2024 Harun Masiku oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum kunjung membuahkan hasil yang signifikan.


Pencarian Harun yang sempat terdeteksi di Filipina lalu hingga Malaysia masih menjadi tanda tanya. Lalu pernah disebut-sebut juga Harun berada di dalam negeri.

Selama perburuan Harun, penyidik tentunya telah menggelontorkan kas negara yang tidak sedikit. Walaupun pada akhirnya belum terungkap.


Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjelaskan pencairan Harun yang sudah memakan banyak biaya negara tidak dapat dihitung dengan kerugian negara. Sebab penyidik KPK hanya menjalankan tugasnya untuk menyelidiki kasus mega korupsi suap itu.

"Dalam menegakkan hukum saya kira tidak masuk dong (kerugian negara). Itu tugas negara juga antara lain untuk menegakkan hukum," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (12/6).

Sejatinya, KPK memang memiliki biaya untuk perburuan buron kasus korupsi dalam rangka penegakkan hukum.

"Jadi enggak ada hitung-hitungannya, wah kalau seperti ini kan tekor negara," ucap Alex.

Disatu sisi, KPK juga tidak memberikan ruang terhadap para koruptor dalam perampasan uang negara. Salah satu upaya yang sering dilakukan penyidik yakni dengan menjerat pelaku sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).


Dalam TPPU itu lah, penyidik antirasuah membidik agar pelaku dapat mengembalikan uang negara.

"Di dalam kasus yang lain, kan aset recovery-nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Tetapi mestinya hitung-hitungannya enggak seperti itu. Bagaimana pun, penegakan hukum ini adalah menjadi tugas negara dan tentu dengan at any cost," pungkas Alex.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
R
Reporter
    Rahmat Baihaqi
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Opini WTP
KPK Ungkap Negara Rugi Rp5,2 Triliun dan 2,7 Juta USD dari 13 Perkara Korupsi
KPK Ungkap Negara Rugi Rp5,2 Triliun dan 2,7 Juta USD dari 13 Perkara Korupsi

Hal itu berdasarkan laporannya sejak Januari hingga Juni 2024

KPK
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

KPK
KPK Sita Rp36 Miliar Atas Kasus Korupsi Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin
KPK Sita Rp36 Miliar Atas Kasus Korupsi Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Penyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

terbit rencana perangin angin
Dipanggil KPK Terkait Harun Masiku, Hasto Singgung Ganjar-Mahfud Ingin Perbaiki Hukum Tapi Kalah
Dipanggil KPK Terkait Harun Masiku, Hasto Singgung Ganjar-Mahfud Ingin Perbaiki Hukum Tapi Kalah

KPK juga telah memeriksa beberapa orang saksi terkait Harun Masiku.

Hasto Kristiyanto
KPK Ingatkan Ancaman Hukuman untuk Pihak-Pihak Sembunyikan Keberadaan Harun Masiku
KPK Ingatkan Ancaman Hukuman untuk Pihak-Pihak Sembunyikan Keberadaan Harun Masiku

KPK memastikan tidak akan memberi ampun pihak-pihak yang ketahuan dengan sengaja menghalangi penyidikan tersangka korupsi Harun

Harun Masiku
KPK Kembali Sita Uang Rp36 Miliar Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Dalam Kasus Gratifikasi
KPK Kembali Sita Uang Rp36 Miliar Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Dalam Kasus Gratifikasi

Total uang disita KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi mantan Bupati Langkat sudah Rp58 miliar.

mantan bupati langkat terbit rencana perangin angin
Ucapan Pimpinan KPK Soal Harun Masiku Bakal Ditangkap Dalam Satu Pekan Dianggap Hambat Kerja Penyidik
Ucapan Pimpinan KPK Soal Harun Masiku Bakal Ditangkap Dalam Satu Pekan Dianggap Hambat Kerja Penyidik

Dirinya kemudian menyinggung soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang telah menggugurkan 75 pegawai KPK.

Harun Masiku
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

KPK
KPK Bakal Dalami Aliran Uang Rp800 Juta SYL ke Firli Bahuri
KPK Bakal Dalami Aliran Uang Rp800 Juta SYL ke Firli Bahuri

KPK bakal menyelidiki aliran uang SYL ke Firli Bahuri senilai Rp800 juta

Syahrul Yasin Limpo
KPK Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Negara Rp3,4 Triliun
KPK Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Kerugian Negara Rp3,4 Triliun

Salah satu pihak ditetapkan menjadi tersangka kasus LPEI adalah penyelenggara negara.

kasus korupsi lpei
Kerugian Negara pada Kasus Korupsi Bantuan Presiden Jokowi Naik Dua Kali Lipat Jadi Rp250 Miliar
Kerugian Negara pada Kasus Korupsi Bantuan Presiden Jokowi Naik Dua Kali Lipat Jadi Rp250 Miliar

Hitungan sementara KPK, nilai kerugian negara akibat korupsi Bansos Presiden Jokowi naik dua kali lipat menjadi Rp250 miliar.

korupsi bantuan sosial