Follow
KPK minta penggunaan e-budgeting di daerah
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong keterlibatan warga dalam melakukan pengawasan terhadap penganggaran daerah. Keterlibatan warga ini bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan melalui e-budgeting.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan penggunaan e-budgeting di daerah merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran. Adanya e-budgeting membuat warga bisa secara langsung memantau penggunaan anggaran yang digunakan oleh pemerintah.
"Tingginya keterlibatan warga dalam melakukan pengawasan akan membuat penganggaran di daerah menjadi transparan dan terbuka. E-Budgeting ini memudahkan pengawasan penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah yang dialokasikan di APBD sehingga semakin efektif dan tepat sasaran," terang Agus di Youth Center, Sleman, Jumat (27/10).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana warga RW bisa menggunakan anggaran tersebut? 'Terjadi perdebatan. Ini duit dari pak gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya?' sambung RK.
-
Apa alat ukur pencegahan korupsi di Kota Pasuruan? MCP merupakan aksi nyata dari Pemerintah Kota Pasuruan, dan ini merupakan alat ukur dalam pencegahan korupsi,' imbuhnya
-
Apa itu budgeting? Budgeting adalah proses merencanakan keuangan dengan bijaksana.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Agus menuturkan jika e-budgeting bisa diterapkan hingga ke daerah maka pemborosan dan penyalahgunaan anggaran bisa ditekan. Sehingga, lanjut Agus, penggunaan anggaran di daerah bisa efisien dan tepat guna.
Dia menambahkan jika KPK mendukung dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang penggunaan e-budgeting di daerah. Keppres ini dianggap Agus akan mampu menekan angka korupsi di daerah.
"Keppres itu sangat baik. Kami di KPK sangat mendukung adanya Keppres ini," tutup Agus.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
E-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)
Baca Selengkapnya
Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Maurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ganjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.
Baca Selengkapnya
Digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital.
Baca Selengkapnya
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca Selengkapnya
Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Dalam arahannya, Prabowo wanti-wanti para kepala daerah agar anggaran negara tepat sasaran, untuk kepentingan rakyat.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca Selengkapnya