KPK tegaskan pengganti Patrialis di MK harus berintegritas tinggi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, integritas adalah hal paling perlu dalam mencari sosok pengganti mantan hakim MK, Patrialis Akbar. Saut berpendapat, track record seseorang seharusnya tidak selalu dikedepankan saat mencari orang yang akan ditempatkan di posisi yang berkuasa.
"Ada orang pintar, rajin, tekun, disiplin tapi ketika dikasih kekuasaan dia menyimpang. Kalau integritas tidak berubah dalam ruang dan waktu," ujar Saut saat ditemui di Gedung KPK baru, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (19/2).
Saut mengatakan bahwa kontrol adalah hal yang penting dan wujud kontrol ini pun harus diperhatikan detailnya. Oleh karena itu, tegas dia, Standard Operation Procedure (SOP) adalah hal yang wajib.
-
Kenapa anggota KPPS harus memiliki integritas? Mereka harus memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan memiliki integritas yang tinggi.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Jangan dibiasakan membuat SOP tidak detail sehingga terjadi penyimpangan. Ketemu orang di mana, kita batasi, kalau di luar misal restaurannya di mana, didampingi siapa, harus lapor sama siapa. Semuanya harus jelas," jelas Saut.
Hal-hal yang berbau detail ini, menurut Saut, adalah hal yang penting dalam perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi.
"Misal Senin ada yang diumumkan, rapatnya Jumat, berarti Sabtu Minggunya dikumpulkan di mana nih? Tidak boleh ada celah. Republik ini tidak pernah membuat segala sesuatu secara detail karena itulah ada celah penyimpangan," tuturnya.
Sesuai UU, KPK mempunyai fungsi sebagai kordinasi supervisi dan monitoring atau yang biasa dikenal dengan penindakan dan pencegahan maka rincian sebagai saran perbaikan sistem dapat diberikan.
"Kita ada studi-studi kajian tapi harus lihat prosesnya. Nanti bisa kita pastikan pemberian rincian, sebaiknya seperti ini atau itu dalam mengatur SOP suatu lembaga," katanya.
Saut pun sempat memberikan keterangan tentang beberapa perkara yang saat ini sedang ditangani KPK. Salah satunya kasus suap Ditjen Pajak dan dugaan keterlibatan adik ipar jokowi, Arif Budi Sulistyo. Saut mengatakan bahwa KPK belum dapat memberi keterangan.
"Kita juga belum bahas nanti kalau sudah disebut baru kita simpulkan. Kalau ada komen dari Istana kemarin itu ya bagus," ucap Saut.
Saut pun sempat menyinggung kasus-kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce oleh Emirsyah Syatar, Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia.
"Keliatannya sudah dikonfirmasi keterangan-keterangan dari penyelidikan sebelumnya. Kita sudah yakin di situ tinggal hanya memastikan saja kok," jelas Saut.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.
Baca SelengkapnyaTidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.
Baca SelengkapnyaDari 10 kandidat yang ada saat ini belum ada yang sosok yang dianggap cocok untuk memimpin KPK.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pansel harus menyeleksi ketat agar pimpinan KPK terpilih tegas memberantas korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBoyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.
Baca SelengkapnyaAlasan dibutuhkan Capim KPK selanjutnya dengan hal tersebut lantaran penindakan-penindakan kasus rasuah kedepannya agar tidak ada rasa sungkan.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut Yudi, jangan sampai proses seleksi Capim KPK berulang seperti terpilihnya Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPenetapan nama sembilan pansel capim KPK oleh Presiden Jokowi menandakan dimulainya mencari calon pimpinan lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.
Baca Selengkapnya