Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK telusuri dugaan dana e-KTP mengalir ke Nurhayati Assegaf

KPK telusuri dugaan dana e-KTP mengalir ke Nurhayati Assegaf Nurhayati Ali Assegaf. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menindaklanjuti keterangan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi soal dugaan aliran dana proyek e-KTP ke Waketum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Irvanto menyebut Nurhayati menerima uang dari proyek e-KTP sebesar USD 100 ribu.

"Ya, nanti ditindaklanjuti. Fakta persidangan itu pasti penuntut melaporkan perkembangan persidangan dan itu jadi bahan penyidik melakukan langkah lebih lanjut," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).

Kendati begitu, Agus mengakui bahwa pihaknya masih membutuhkan bukti selain keterangan dari mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera itu. Pasalnya, uang yang diduga diberikan kepada para anggota DPR tersebut bukan berasal dari Irvanto.

"Ya kan jadi sumbernya bukan dari Irvanto, tapi disebutkan fakta persidangan dan lain-lain. Nanti teman-teman penyidik akan menindaklanjuti itu," jelas Agus.

Dia pun membuka kemungkinan akan memanggil anggota DPR yang disebut Irvanto menerima aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Namun, Agus merincikan kapan pihak-pihak tersebut akan diperiksa penyidik.

"Itu taktiknya penyidik lah. Kita enggak perlu merinci itu," ucap Agus.

Wakil Ketua Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf ikut terseret dalam pusaran korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menyebut Nurhayati menerima USD 100 ribu.

Hal tersebut dikatakan Irvanto saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo.

Irvanto menceritakan, uang yang ia salurkan ke Nurhayati berasal dari uang barter yang diambilnya melalui money changer milik Riswan alias Iwan Barala.

"Jadi perinciannya begini yang mulia kalau saya jumlahkan mungkin lebih dari itu. Untuk Pak Chairuman yang pertama USD 500 ribu. yang kedua USD 1 juta terus untuk Pak Mekeng USD 1 juta terus Pak Agun itu Rp 500 juta dan USD 1 juta terus ke Jafar Hafsah USD 500 ribu dan USD 100 ribu ke Ibu Nur Assegaf itu USD 100 ribu saya lupa ada berapa cuma ada catatannya," ujar Irvanto, Senin 21 Mei 2018.

Sementara itu, Nurhayati membantah tudingan Irvanto. Menurutnya, Irvanto sedang memfitnah dirinya.

"Irvanto yang juga ponakan Setya Novanto harus saya nyatakan sedang memfitnah saya dengan kejam dan sadis di bulan Ramadan ini. Tampaknya setan di hatinya masih berkeliaran, padahal mestinya di bulan yang suci ini semua setan dibelenggu, tetapi yang ini tampaknya tidak," kata Nurhayati.

Nurhayati menjelaskan, pada saat proyek e-KTP bergulir dirinya ada di Komisi I DPR. Dia mengklaim belum dan tidak mengenal Setya Novanto saat itu secara langsung.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Pastikan Usut Uang Korupsi BTS Kominfo yang Mengalir ke DPR hingga BPK
Kejagung Pastikan Usut Uang Korupsi BTS Kominfo yang Mengalir ke DPR hingga BPK

Menurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.

Baca Selengkapnya
MKD Soal Dugaan Aliran Dana Korupsi BTS Mengalir ke DPR: Kalau Masyarakat Punya Bukti Silakan Lapor
MKD Soal Dugaan Aliran Dana Korupsi BTS Mengalir ke DPR: Kalau Masyarakat Punya Bukti Silakan Lapor

MKD akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran hukum.

Baca Selengkapnya
Maria Lestari, Profil dan Perjalanan Anggota DPR RI yang Dipanggil KPK
Maria Lestari, Profil dan Perjalanan Anggota DPR RI yang Dipanggil KPK

Maria Lestari kini menjadi perhatian publik setelah dipanggil KPK terkait dugaan suap dan upaya menghalangi penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Kaitan Penggeledahan Kantor Kementerian ESDM dengan Korupsi Eks Gubernur Malut
KPK Ungkap Kaitan Penggeledahan Kantor Kementerian ESDM dengan Korupsi Eks Gubernur Malut

KPK menggeledah kantor Direktorat Jendral (Ditjen) Minerba pada Kementerian ESDM Rabu (25/7) kemarin.

Baca Selengkapnya
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain

Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.

Baca Selengkapnya
Satori Blak-blakan soal Semua Anggota Komisi XI DPR Dapat Dana CSR BI
Satori Blak-blakan soal Semua Anggota Komisi XI DPR Dapat Dana CSR BI

Kendati demikian, dia menegaskan tidak ada uang suap dalam dana CSR BI.

Baca Selengkapnya
Ada Cek Rp2 T di Rumdin Syahrul Yasin Limpo saat Digeledah KPK, Novel Baswedan: Saya Khawatir Itu Framing Saja
Ada Cek Rp2 T di Rumdin Syahrul Yasin Limpo saat Digeledah KPK, Novel Baswedan: Saya Khawatir Itu Framing Saja

"Saya cuma khawatir bila ternyata itu tidak ada uangnya, tetapi KPK mau buat framing saja," kata Novel.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Kejagung Bakal Konfrontir Anang Latif dan Irwan Hermawan Soal Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo
Kejagung Bakal Konfrontir Anang Latif dan Irwan Hermawan Soal Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo

Kejagung akan mengkonfrontir keterangan terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, terkait uang Rp27 M.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dugaan Transaksi Janggal Koperasi Garudayaksa, Bawaslu: Tak Ada Dalam Laporan PPATK
VIDEO: Dugaan Transaksi Janggal Koperasi Garudayaksa, Bawaslu: Tak Ada Dalam Laporan PPATK

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Baca Selengkapnya