KPU kembalikan dana hibah Rp 57 miliar sisa Pilgub ke Pemprov Kaltim
Merdeka.com - Pilgub Kalimantan Timur yang digelar serentak 27 Juni 2018 lalu, menghabiskan dana hampir Rp 260 miliar, dari total anggaran Rp 310 miliar yang dikantongi KPU Kalimantan Timur. Sisanya sekitar Rp 50 miliar, segera dikembalikan KPU Kalimantan Timur, ke Pemprov Kaltim.
"Kita akan kembalikan sisa (dana hibah) Rp 57 miliar," kata Sekretaris KPU Kalimantan Timur, Syarifuddin Rusli, saat bicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang evaluasi pemberitaan media massa, pada Pilgub Kaltim, di hotel Bumi Senyiur, Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda, Rabu (23/10).
Rusli menerangkan, KPU Kaltim berhasil melakukan efisiensi dengan baik, saat pelaksanaan Pilgub Kaltim. Baik itu sejak awal tahapan, hingga penetapan pasangan terpilih.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana cara KPPS memastikan proses pemungutan suara lancar? KPPS harus memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini termasuk membantu pemilih dalam pengisian surat suara dan menjaga kerahasiaan.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim bantu KPU dalam Pemilu 2024? 'Kami akan membantu sesuai kebutuhan KPU kabupaten/kota. Seperti Mahulu ini, katanya butuh tambahan mobil untuk distribusi logistik ke kecamatan, karena mobil mereka hanya satu. Ya, tentu akan kami bantu pinjamkan,' ujar Akmal.
-
Bagaimana cara Golkar mencapai hasil bagus di Pemilu 2024? 'Jelas itu prestasi yang layak diapresiasi karena tak mudah bagi Golkar bisa naik signifikan hasil pilegnya karena mereka tak punya kader internal yang maju pilpres,' sambung Adi.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
"Juga cukup terbantu dengan Pilkada Bupati Penajam Paser Utara, yang digelar bersamaan dengan Pilgub Kaltim," ujar Rusli.
Dalam kesempatan itu, komisioner KPU Kalimantan Timur Ida Farida menerangkan, diantaranya KPU Kaltim juga melakukan kerjasama dengan media massa, cetak maupun elektronik, sejak awal tahapan Pilgub Kaltim hingga selesai. Misal, untuk urusan sosialisasi dan publikasi. "Anggarannya sekitar Rp 2 miliar," sebut Ida.
Selama Pilgub sendiri, Bawaslu Kaltim juga berperan aktif mengawasi jalannya proses Pilgub Kaltim hingga selesai. "Komunikasi kami bersama dengan media, terbangun dengan baik. Tentu tantangan kedepan, pada pemilu 2019, lebih besar lagi," demikian komisioner Bawaslu, Hari Darmanto.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan KPU sudah sukses menyelenggarakan Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapai hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dibacakan pada Rabu (20/3)
Baca SelengkapnyaUntuk di DKI Jakarta, tercatat ada 8.315.669 juta orang sebagai daftar pemilih.
Baca SelengkapnyaTedi bersyukur dukungan dari Forkopimda sangat terasa.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, KPU dan Bawaslu sudah bekerja keras hingga proses Pemilu 2024 selesai tepat waktu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku baru kemarin mengetahui tunjangan kinerja pegawai KPU tidak pernah naik sejak 2014.
Baca Selengkapnya