Jumlah anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap.
Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024 mendatang mencapai Rp 1,1 triliun. Jumlah anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap.
Hal itu terungkap dalam penandatanganan Berita Acara (BA) kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso di Ruang Ciremai, Gedung sate, Kota Bandung belum lama ini.
Anggaran itu merupakan hasil perhitungan antara Provinsi Jawa Barat dengan KPU Jawa Barat. Pencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.
Ummi Wahyuni menyampaikan, penandatanganan ini menjadi awal perhelatan Pilkada Serentak di Jawa Barat tahun 2024 mendatang.
Semua proses sebelum ada kesepakatan ini tidak mudah sebab butuh pencermatan dan pembahasan ekstra untuk bisa menciptakan kesepakatan atau titik temu.
@merdeka.com
Menurut dia, KPU tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
"Sebagaimana kita ketahui, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia yang mencapai lebih 35 juta. Makanya kami butuh masukan dari berbagai pihak," ucap dia.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman mengungkapkan, jika nilai dalam kesepakatan tersebut sudah objektif dan akuntabel.
"Kami anggap bahwa anggaran nilai itu memang memberikan keluasan tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan catatan juga tanpa meninggalkan kualitas demokrasi kita," papar Bedi Budiman.
Pada kesempatan sama, Mohammad Taufiq Budi Santoso yang juga Pj. Sekda Provinsi Jawa Barat mengingatkan tiga hal penting agar penyelenggaraan Pemilu berjalan lancar.
@merdeka.com
Usai penandatanganan, akan diagendakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serentak antara KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan Pemerintah Daerah se Jawa Barat.
Anggaran itu merupakan hasil perhitungan antara Provinsi Jawa Barat dengan KPU Jawa Barat.
Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca Selengkapnya
Jawa Barat dipilih karena merupakan provinsi dengan jumlah daftar pemilih tetap terpadat yaitu 35,7 juta pemilih.
Baca Selengkapnya
DPRD meminta Pemprov DKI memberi pendampingan agar permasalahan pinjol dapat selesai di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pemberontakan yang ia pimpin menjadi pemberontakan besar terhadap Belanda yang pertama di Pulau Jawa.
Baca Selengkapnya
enyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama.
Baca Selengkapnya
Bang Zaki sejak menjadi Bupati Tanggerang dan menahkodai Partai Golkar DKI yang sangat baik.
Baca Selengkapnya
Potret lima perwira TNI sukses pecah bintang kini berpangkat Brigjen.
Baca Selengkapnya
OJK menyatakan penyaluran dana fintech ke Jawa Barat menembus angka Rp 13,8 triliun.
Baca Selengkapnya
Disdik DKI Jakarta menjelaskan mereka tetap lolos karena telah memenuhi syarat pendaftaran PPDB, terutama KK.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi