LBH Pers ingatkan bakal banyak berita palsu di tahun politik
Merdeka.com - Memasuki tahun politik 2018 dan 2019, berita hoax dan ujaran kebencian diperkirakan bakal terus bermunculan. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers, Nawawi Bahrudin meminta semua pihak bijak merespon berita yang muncul. Apalagi berita palsu.
"Akan banyak berita palsu di tahun 2018. Dan ada satu dan ada puluhan serta ratusan juta rupiah. Pemerintah perlu bijak dalam merespon hal ini," kata Nawawi di Kantor LBH Pers, Jl Kalibata IV, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).
Nawawi menyebut banyak pihak akan terkena dampak berita hoax. Salah satunya pekerja media. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah juga memastikan perlindungan kebebasan pekerja media.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Siapa yang membuat berita hoaks? Menurut NewsGuard, situs-situs ini mengklaim diri mereka sebagai sumber berita lokal yang independen, namun tidak mengungkapkan afiliasi partisan atau asing mereka.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa saja yang berisiko? Salah satu kelompok yang berisiko tinggi mengalami sindrom ini adalah individu dengan jenis penyakit Parkinson yang dikenal sebagai sindrom corticobasal (CBS), di mana sekitar 30% dari mereka dapat mengalami AHS.
-
Siapa yang bisa menjadi korban fitnah? Fitnah adalah salah satu ujian berat yang bisa menimpa siapa saja.
"Kami mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk memastikan kebebasan pers dan kebebasan berekpresi di tahun politik untuk menjaga demokrasi," ungkap Nawawi.
Jika masyarakat merasa dirugikan terkait pemberitaan, diharapkan tidak main hakim sendiri. Pihak yang merasa dirugikan disarankan menggunakan pendekatan UU Pers.
Untuk pekerja media, Nawawi juga mengingatkan agar selalu mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku. Pemilik media juga juga diimbau memberikan perlindungan kepada para jurnalisnya.
"Untuk para perusahaan media untuk berikan hak-hak terhadap para jurnalis dan pekerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan," tegas Nawawi.
Tidak hanya itu, DPR juga diminta lebih teliti dan hati-hati membahas UU terkait dengan kebebasan pers. Karena kebebasan pers adalah syarat mutlak berdemokrasi.
"Kami juga mendesak Kapolri untuk mematuhi nota kesepahaman Kapolri dengan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan media," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaMenurut Bery, hoaks menggunakan kecerdasan buatan memang sudah cukup meresahkan.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaHoaks masih menjadi ancaman nyata jelang pemilu. Masyarakat pun masih banyak yang "terjangkit" hoaks.
Baca SelengkapnyaDisinformasi yang bersumber dari platform media sosial merembes ke forum-forum personal seperti whatsapp group.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaPada Juli 2023 misalnya, seorang jurnalis media asing yang meliput penambangan nikel di Halmahera Tengah menjadi korban intimidasi petugas keamanan perusahaan.
Baca SelengkapnyaDengan mengikuti tips ini, diharapkan masyarakat akan semakin waspada terhadap konten hoaks di media sosial yang berpotensi menyesatkan jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca SelengkapnyaSeptiaji mengatakan acara ini mengumpulkan lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, pakar, rekan media, hingga masyarakat sipil guna mencari solusi
Baca SelengkapnyaMengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks
Baca Selengkapnya