MA minta dilibatkan susun PP pengetatan peninjauan kembali

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali berharap lembaga yang dia pimpin dapat terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengetatan Peninjauan Kembali (PK). Ini dimaksudkan agar MA dapat tetap menangani PK tanpa harus menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan PK dapat diajukan berkali-kali.

"Sama-sama nanti untuk membuat PP-nya," ujar Hatta di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (14/1).

Hatta mengatakan pihaknya merasa perlu memberi masukan kepada pemerintah dalam penyusunan PP itu. Hal ini karena MA merupakan lembaga yang akan melaksanakan ketentuan dalam PP tersebut.

"Tentu harus ada masukan sebab yang melaksanakan kan MA," ungkap dia.

lebih lanjut, Hatta belum dapat memastikan kapan PP tersebut selesai dirancang. Dia berharap PP tersebut dapat segera diberlakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum.

"Mudah-mudahan secepatnya," kata dia.

Sebelumnya, MA telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2014 tentang pembatasan PK hanya bisa diajukan satu kali. SEMA ini diterbitkan lantaran putusan MK menjadi alat permainan sejumlah terpidana mati untuk menunda eksekusi.

Penerbitan SEMA tersebut dinilai tidak tepat dan MA kemudian dianggap telah membangkang konstitusi. Atas hal itu, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) dan Menko Polhukam berinisiatif untuk menerbitkan PP setelah sebelumnya menggelar diskusi internal dengan MA, MK, Kejagung, Kapolri membicarakan dampak putusan MK. (mdk/bal)