Mabes Polri sebut hanya di Polda Jabar seleksi akpol yang bermasalah
Merdeka.com - Sejumlah orangtua para calon taruna akademi kepolisian, protes dengan seleksi penerimaan yang dilakukan Polda Jawa Barat. Sebab Polda Jawa Barat mendadak mengubah kebijakan terkait pemeriksaan kesehatan ulang dan prioritas putra daerah.
Menanggapi itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Rikwanto mengaku, tak pernah ada masalah terkait seleksi tersebut. Hanya saja baru kali ini ada protes dari orangtua peserta di Polda Jawa Barat.
Padahal sistem penerimaan siswa dari seleksi telah dibuat dan dilaksanakan di semua wilayah. "Polda lain enggak ada masalah. Sampai saat ini dari Sabang sampai Merauke, kecuali Polda Jawa Barat," kata Rikwanto Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/6).
-
Mengapa seleksi Akpol NTT dikritik? Menurut Ombudsman NTT Darius Beda Daton, pihaknya tidak dilibatkan dalam seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Namun dia menilai jika Catar Akpol NTT diisi orang luar, untuk apa seleksi dilakukan di sini.'Kami tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan,' ujarnya, Sabtu (6/7).
-
Apa yang menjadi protes utama tentang seleksi Akpol NTT? Hasil seleksi Catar Akpol ini banyak menuai kritikan, karena nama-nama yang diumumkan bukan merupakan putra-putri daerah asli NTT. Bahkan Ombudsman NTT menilai seleksi ini tidak memihak kepada warga NTT.
-
Siapa yang lolos seleksi Bintara Polri? 'Kini dinyatakan lulus seleksi bintara Polri,' demikian dikutip dari keterangan video.
-
Di mana seleksi Akpol NTT diadakan? Mereka yang lulus masih akan mengikuti seleksi di tingkat Mabes Polri pada 7 Juli hingga 1 Agustus 2024.
-
Bagaimana polisi tangani dugaan kecurangan seleksi? 'Kalau terbukti ada yang bermain, pasti akan kita tindak tegas, itu tindakan yang menyalahi aturan,' Fakhiri, Jumat (15/12).
-
Siapa yang menggugat Polda Jawa Barat? Pegi diketahui menggugat Polda Jawa Barat yang menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky.
Rikwanto mengatakan Polri tak pernah membuat aturan penerimaan calon taruna baru berdasarkan kesukuan. Sebab sistem yang ada ketetapan local boy for local job atau local police.
Calon taruna disebut local Boy apabila telah menetap di suatu daerah minimal selama satu tahun. Namun kebijakan itu hanya berlaku untuk Bintara bukan calon taruna Akpol.
Rikwanto juga menambahkan ketentuan penerimaan Mabes Polri telah membuat aturan tersebut untuk dilaksanakan di setiap wilayah. Aturan itu pun telah dilaksanakan tanpa ada hambatan yang berarti.
"Selama berpedoman ke hal tersebut enggak ada masalah. Kecuali di Polda Jawa Barat," kata Rikwanto.
Meski begitu, dia belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran etika dari kasus tersebut. Tim gabungan dari Mabes Polri pun telah diutus untuk menangani kasus tersebut.
"Belum bisa kita simpulkan. Mudah-mudahan dalam satu dua hari ini bisa kita ketahui hasil evaluasinya," ungkap Rikwanto.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut momen Jenderal Polri blak-blakan ungkap anaknya tak lulus masuk Akpol.
Baca SelengkapnyaPernyataannya viral hingga menuai atensi salah satu petinggi Polda Bali. Saat didatangi, sosoknya seketika mengungkap permohonan maaf.
Baca SelengkapnyaSebanyak 11 orang calon taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) asal Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diumumkan.
Baca SelengkapnyaAda seseorang peserta dengan nilai bagus namun gagal lulus seleksi calon taruna (catar) Akademi Kepolisian (Akpol) di Polda NTT.
Baca SelengkapnyaMenpan Azwar memberikan bukti tak ada campur tangan orang dalam di seleksi CPNS/PPPK 2023.
Baca SelengkapnyaPolisi menegaskan semua proses pendaftaran bersifat terbuka sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Baca SelengkapnyaHasil seleksi calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dari Nusa Tenggara Timur (NTT) 2024 menjadi sorotan.
Baca SelengkapnyaAiman juga menyebut dalam video turut menyinggung masih banyak anggota polisi yang masih menjaga nuraninya untuk netralitas.
Baca SelengkapnyaInspeksi dilakukan usai puluhan warga melakukan aksi protes di depan pintu gerbang SMA Negeri 5 Tangsel.
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca SelengkapnyaSebanyak 6 Calon Siswa dinyatakan gagal saat mengikuti tes kejiwaan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya