Follow
Mahfud di Depan Jenderal Polri: Gunakan Jabatan buat Mengarahkan Hukum itu Politisasi
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD memberi sambutan di depan jenderal TNI-Polri. Dalam sambutannya ia menyinggung soal beda politisasi hukum dan politik hukum.
Hal itu ia singgung saat menjabarkan tujuan Negara Republik Indonesia (NKRI), khususnya tugas aparat negara.
"Saya ingin mulai dimana peran posisi TNI dan Polri di dalam keseluruhan masalah yang akan kita hadapi," kata Mahfud MD dalam Rakor TNI-Polri di Jakarta, Senin (29/5).
-
Apa yang menurut Mahfud MD salah satu cara menjaga keberlangsungan RI? 'Salah satu cara untuk turut menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia, saudara, diberi hak oleh konstitusi untuk menentukan, untuk memilih pemimpin sendiri, memilih wakil rakyat sendiri, yang tidak ditunjuk atau diwakilkan kepada siapapun,' kata Mahfud.
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
-
Apa yang menjadi fokus Kapolri M. Hasan? Ia juga menekankan bahwa sudah saatnya Polri bekerja keras guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Polri.
-
Apa saja tugas utama Kemenkeu RI? Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenkeu RI termasuk kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang khusus membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara.
-
Apa tugas utama dari MKMK? Berdasarkan PMK tersebut, MKMK berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan MK, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi paling lama 30 hari kerja sejak laporan dicatat.
Ia meneruskan, tujuan negara sebagai landasan dan bingkai kerja TNI-Polri adalah menerapkan politik hukum. Hal itu berbeda dengan Politisasi hukum.
"Beda lho politik hukum dan politisasi hukum," katanya.
"Kalau orang menggunakan jabatan untuk mengarahkan hukum itu namanya politisasi hukum," sambungnya.
Sedangkan, politik hukum adalah kebijakan atau arah yang akan dituju dalam rangka penegakan hukum tersebut.
"Menerapkan politik hukum untuk mencapai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia," katanya.
"Itu tujuan negara kita," tegasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahfud melihat masih banyak oknum pejabat, dari Polri maupun TNI, yang menjadi beking pelaku tindak kejahatan
Baca Selengkapnya
Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD mengungkap pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika memilihnya sebagai cawapres.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Indonesia membutuhkan politisi yang negarawan dan negawaran yang politisi.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengundurkan diri secara resmi dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menjelaskan pernyataan Mahfud soal penegakan hukum di Indonesia lemah.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Penempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang
Baca Selengkapnya
Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan arahan kepada bintara dan tamtama Polri agar tidak memiliki sifat adigang, adigung, adiguna.
Baca Selengkapnya
Mahfud akan menata hukum akan negara Indonesia kembali dalam keadaan baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
Bacawapres sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan menindak tegas anak buahnya yang ikut campur masalah politik.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam, Mahfud MD tegas mengingatkan, TNI Polri dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Dia ingin tercipta Pemilu yang bermartabat.
Baca Selengkapnya