Mengapa partai politik di Indonesia identik dengan korupsi?

Merdeka.com - Partai politik di Indonesia selalu identik dengan korupsi. Banyak pejabat dengan kekuasaan memimpin negara justru masuk bui karena memakan duit rakyat. Lalu benarkah partai politik sulit lepas dari jeratan korupsi?

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, merajalelanya korupsi di partai bukan lain karena pengelolaan partai yang terbilang cenderung kepada siapa saja yang mempunyai kontribusi dan kedudukan besar di partai tersebut.

"Seperti salah satu kontribusi yang termasuk ialah dana. Karena partai kita itu masih ditentukan sejauh mana kontribusi dana yang dikeluarkan dalam kedudukan, seperti dana terhadap partai. Sehingga siapa yang mengalirkan dana paling banyak, dia lah yang mempunyai kewenangan. Hal ini mendorong orang tersebut berperilaku menyimpang seperti korupsi," kata Emrus saat dihubungi, Jumat (2/10).

Emrus menjelaskan, mengelola partai di Indonesia itu ibarat mengelola suatu perusahaan. Yakni siapa yang paling banyak mengeluarkan dana, itu yang kedudukannya kuat.

"Namun sebetulnya jika partai itu menang, karena memang nyata kontribusi dana sebenarnya boleh saja. Sah saja. Karena memang secara Undang-undang dibolehkan. Tapi uang itu harus mereka relakan untuk sumbangan sukarela. Untuk bukti sebagai pengabdian. Bukan karena kedudukan, terus bisa menentukan kadernya nanti menjadi misal calon DPR, Gubernur," paparnya.

Dirinya berharap, partai politik di Indonesia bisa dibangun dengan kepemimpinan atas dasar ideologi dan kewibawaan. Sehingga apa yang dijabat murni berdasarkan tanggung jawab terhadap perjuangan bangsa dan daerah.

"Harusnya mereka yang mengabdi itu bukan atas dasar karena kekayaan saja. Tapi dipertimbangkan atas keideologian dan kewibawaan. Itu yang harusnya tertanam di parpol. Bukan lagi karena orang kaya, terus bisa menjabat," ucapnya.

Lanjut Emrus, di Indonesia sampai saat ini belum ada parpol dengan murni ideologi. Murni mensejahterakan dan mengharumkan nama bangsa.

"Yang membawa ideologi keagamaan seperti ketua umum saja kemarin masih terlibat, seharusnya kan tidak boleh Rp 1 rupiah pun. ini menjadi tidak heran jika kader-kader lain juga terlibat. Saya berharap orang yang punya jabatan ini bukan melulu hanya mempertimbangkan cost dan reward. Saya rindu parpol bersih-bersih, yang tidak ada kontribusi dana yang mengatur kewenangan," tutupnya. (mdk/hhw)