Follow
Menkum HAM setuju hak cipta untuk UKM digratiskan
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku sepakat dengan wacana Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga untuk menggratiskan pengurusan hak cipta bagi produk-produk usaha kecil menengah (UKM). Menurut Yasonna, hal itu dapat meningkatkan pendapatan di sektor industri krearif.
"Oh iya tapi kan berpotensi meningkatkan pendapatan dari sektor industri-industri kreatif," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/3).
Yasonna mengatakan tak masalah jika nantinya kebijakan itu berpotensi mengurangi pendapatan bukan pajak.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Siapa yang bisa mendapatkan keringanan PBB? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
"Berapa sih PNBP-nya, tapi kalau mereka ini bisa hidup lebih baik kan ekonominya multiply effect-nya lebih besar," ujar Yasonna.
Untuk teknisnya, Yasonna menyerahkan persetujuan itu kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Yang jelas, Yasonna sangat mendukung wacana tersebut.
"Ya kita teknisnya ke dirjen yang tahu tapi saya sependapat dengan itu," ujarnya.
Diketahui, Kementerian Koperasi dan UKM menggratiskan pengurusan hak cipta bagi produk-produk usaha kecil menengah. Mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berharap produk-produk UKM yang berkualitas bisa dilindungi oleh hak cipta. "Hak cipta ini akan digratiskan secara online," ujarnya kemarin.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat menyampaikan pidatonya, Mega curhat sempat dibuat terkejut oleh praktik pembagian royalti.
Baca Selengkapnya
Hal ini menyusul aksi protes yang dilayangkan para pengusaha yang mengeluhkan tingginya pajak hiburan tertentu.
Baca Selengkapnya
Aturan kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Jokowi berharap masalah hak cipta yang rampung bisa berdampak baik ke seniman Indonesia.
Baca Selengkapnya
pihak yang diwajibkan membayar royalti dalam peraturan yang baru disahkan itu, di antaranya, yakni usaha jasa fotokopi
Baca Selengkapnya
Draft Ranpenmen tersebut sudah final sejak bulan April 2024.
Baca Selengkapnya
Wajib pajak dapat memperoleh SKB dengan memenuhi syarat kepatuhan serta kelengkapan dokumen dan informasi.
Baca Selengkapnya
DJKI sebagai focal point kekayaan intelektual Indonesia dapat mengambil peran menjadi pihak netral yang menjembatani penyelesaian sengketa tersebut.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengatakan, saat ini penerbitan SIM masih akan dikenakan PNBP. Sebab, negara masih membutuhkan biaya dari pungutan PNBP untuk kegiatan pembangunan.
Baca Selengkapnya
Hal ini terkait kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang memberatkan para pengusaha hiburan.
Baca Selengkapnya
Pendapat tersebut hanya alasan munafik yang dipakai untuk mematikan bisnis hiburan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Rektor PTN dan PTN-BH dapat merevisi Keputusan Rektor mengenai tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025.
Baca Selengkapnya