Follow
Menteri Desa perpanjang pelaksanaan PNPM
Merdeka.com - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar memperpanjang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) hingga April 2015. Program ini sebelumnya dinyatakan berhenti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak tanggal 31 Desember 2014.
Marwan mengatakan pihaknya mendapat keluhan dari sejumlah fasilitator yang terkena imbas dari pemberhentian program tersebut. Menurut dia, keluhan tersebut terjadi lantaran PNPM masih menyisakan anggaran sebanyak Rp 1 triliun yang pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan.
"Memang kontraknya habis per 31 Desember 2014. Saya cari solusi dan ketemu implementasi UU desa harus disertai pendamping, ini PNPM kita perpanjang sampai April 2015," ujar Marwan di Jakarta, Selasa (20/1).
-
Kapan menteri berhenti menjabat? Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan segera berakhir dalam beberapa hari mendatang, menandai berakhirnya kepemimpinan selama 10 tahun Jokowi dalam dua periode.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Kapan Ganjar resmi lepas jabatan? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Kapan Ganjar Pranowo pamit dari jabatannya? “Bapak ibu nuwun sewu nggih, kulo niku ajeng pamitan, soal e tanggal 5 September kulo pensiun, (bapak ibu permisi ya, saya mau pamitan. Soalnya tanggal 5 September sudah pensiun,“ ucap Ganjar, seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Selasa (8/8).
-
Apa yang dimusnahkan Kemendag? 'Merespons maraknya peredaran barang dilarang, importasi sesuai ketentuan Permendag 40 tahun 2022 dan seterusnya, saya memimpin langsung pemusnahan sebanyak Rp 174,81 miliar barang-barang yang kita anggap ilegal. Termasuk pakaian bekas dan minuman-minuman yang tak berizin,' kata Mendag.
-
Kenapa Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menkopolhukam? Keputusan ini diambil sebagai komitem Mahfud setelah memutuskan maju bersama Ganjar Pranowo.
Marwan kemudian mengkritisi langkah Kemendagri dalam menghentikan program tersebut. Dia menilai Kemendagri melalui Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) tidak melakukan koordinasi sehingga timbul masalah di lapangan.
"Dirjen PMD tak koordinasi padahal masih pakai kop surat Kemendagri," ungkap dia.
Selanjutnya, Marwan menjelaskan perpanjangan program ini juga dimaksudkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan sisa dana yang sudah cair. Dia menilai pemanfaatan dana PNPM bisa berbahaya lantaran sudah tidak memiliki dasar hukum.
"Perpanjangan ini juga untuk mencegah adanya penyelewengan dana," terang dia.
Lebih lanjut, terang Marwan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap tenaga fasilitator. Meski PNPM nanti sudah berhenti, dia mengaku implementasi UU Desa masih membutuhkan tenaga pendamping.
"Nanti produktif kita pakai, yang tidak, mohon maaf, akan ada assesmen baru," katanya. (mdk/gib)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.
Baca Selengkapnya
Masa jabatan kepala desa kini menjadi delapan tahun dan dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.
Baca Selengkapnya
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, batuan sosial terkait bencana el nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 18 anggota Komisi IV melihat langsung kondisi terkini lahan yang digadang-gadang jadi lumbung pangan itu.
Baca Selengkapnya
Bupati Ipuk menyampaikan, pengukuhan masa jabatan kepala desa ini bagian dari percepatan pelayanan untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data kemiskinan BPS penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR terima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Baca Selengkapnya
Ia berharap, mereka terus belajar mengasah pengetahuan melalui sistem pembelajaran online (Learning Management System/LMS).
Baca Selengkapnya
KemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.
Baca Selengkapnya
Mulanya, Kepala Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan terkait pembahasan RUU Desa.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Desa sebelumnya telah disepakati menjadi RUU Desa oleh DPR pada Juli 2023. Massa berharap RUU Desa sudah final sebelum Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Dua isu penting dalam RUU Desa adalah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun untuk dua periode.
Baca Selengkapnya