Menteri Yuddy ampuni PNS ikut Gafatar dengan syarat
Merdeka.com - Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, berjanji memberikan kesempatan kepada pegawai negeri sipil yang menghilang dan ternyata bergabung dengan organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) buat kembali mengabdi. Namun, dia mensyaratkan para abdi negara itu harus mengakui kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan.
"Kalau mereka korban, tentu akan kita beri kesempatan. Asal mau kerja lagi, mau berubah. Kalau orang keliru, lalu insyaf, tentu kita akan maafkan," kata Yuddy kepada wartawan di Jogja Expo Center, Senin (25/1).
Menurut Yuddy, jumlah PNS terlibat Gafatar tidak banyak. "Jumlahnya sangat kecil, hanya dokter. Memang laporan resmi belum ada, tapi jumlahnya hanya kecil sekali dibanding jumlah PNS keseluruhan. Keberadaan mereka juga tidak mempengaruhi sistem," ujar Yuddy.
-
Siapa yang tanggapi pernyataan Ganjar? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merepons, pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Apa yang dikatakan Yenny Wahid tentang Ganjar? Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid mengatakan, calon presiden (capres) Ganjar Pranowo sangat peduli terhadap isu kesetaraan gender.
-
Siapa yang dibebastugaskan oleh Ganjar? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Sale sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Kenapa pasukan Bhayangkara sangat sedikit? Untuk menjadi anggota pasukan ini tidaklah mudah. Calon anggota Bhayangkara harus menguasai berbagai ilmu dan tangkas dalam bela diri. Alasan ini yang membuat pasukan Bhayangkara sangatlah sedikit dan terbatas.
-
Siapa yang menolak menjadi PNS? Samad mengungkapkan bahwasanya sang ibu memintanya menjadi PNS, namun ia menolak.
Yuddy pun memperingatkan PNS lain tidak mengikuti organisasi Gafatar dan sejenisnya. Jika ketahuan, dia tidak segan menerbitkan teguran hingga sanksi lainnya.
"Kalau saat ini ikuti organisasi yang sudah jelas saja seperti NU dan Muhammadiyah. Tidak perlu yang aneh-aneh. Kami masih menunggu fatwa dari MUI. Kalau sudah ada, itu akan jadi yang aturan mengikat," tutup Yuddy. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.
Baca SelengkapnyaTerlepas dari melanggar aturan, tanda dukungan itu menjadi bukti Prabowo-Gibran dicintai masyarakat.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.
Baca SelengkapnyaKetua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak bicara dukungan para ulama 212 jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAwalnya, Ganjar bicara soal pentingnya menurunkan angka stunting masih masih tinggi di Manggarai, NTT.
Baca SelengkapnyaGus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan PBNU tidak mendukung capres siapapun
Baca SelengkapnyaHal tersebut merespons adanya dugaan mobilisasi di tubuh PBNU yang mengarahkan dukungan ke pasangan Capres Cawapres tertentu.
Baca SelengkapnyaSatpol PP Garut viral dukungan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaKetua PBNU Abdullah Latopada menegaskan wacana MLB NU diisukan hanya dari segelintir orang
Baca Selengkapnya