MUI Tanggapi Kasus Fahim Mawardi: Tokoh Agama harus Lebih Hati-Hati Bertindak

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan polisi terhadap kasus kekerasan seksual yang membelit Muhammad Fahim Mawardi, pengasuh sebuah pesantren yang disangka melakukan kekerasan seksual kepada beberapa santriwatinya sendiri.

"Kami mendukung penuh proses penegakan hukum. Kami berharap polisi tidak ragu dengan tekanan yang dilakukan ataupun upaya lain seperti praperadilan. Karena itu sudah biasa," ujar Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Jember M. Cholily saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (20/1).

MUI Jember juga berharap polisi dan instansi terkait untuk bisa memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap kelompok rentan dalam kasus ini. Mereka adalah para santriwati dan juga anak-anak serta pihak pelapor yang mengungkap kasus ini. Perlindungan dan advokasi perlu diberikan agar mereka bebas dari segala bentuk intimidasi, ancaman dan upaya-upaya lain seperti tekanan untuk mencabut pelaporan.

"Agar tidak sampai mengganggu proses penegakan hukum, seperti tekanan untuk mencabut laporan dan sebagainya seperti isu yang selama ini beredar. Juga agar para saksi ini ketika dibutuhkan keterangannya, bisa berbicara tanpa beban atau tekanan," jelas pria yang selama ini aktif dalam pendampingan buruh migran.

Berkaca dari kasus ini, MUI Jember juga meminta semua pihak untuk menjadikannya sebagai pembelajaran. Bahwa semua pihak, sekalipun tokoh agama, juga penyelenggara lembaga pendidikan, harus lebih hati-hati dan menaati norma agama dan hukum yang berlaku.

"Bahwa percampuran laki-laki dengan lawan jenis yang itu jelas haram. Karena itu, tokoh agama semestinya harus lebih hati-hati dalam bertindak," ujar Cholily.

Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Fahim Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Djaliel 2 yang ada di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember, dijerat polisi dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman tertinggi 15 tahun penjara.

"Dari hasil penyidikan, penyidik menetapkan saudara MF yang merupakan pemilik pondok sebagai tersangka untuk selanjutnya dilakukan penahanan. Terkait tindak pidana pencabulan dan tindak pidana kekerasan seksual," tutur Kapolres Jember, AKBP Hery Purnomo dalam jumpa pers yang digelar di Mapolres Jember pada Jumat (20/01).

Fahim sebelumnya ditahan sejak Selasa (17/01) dinihari setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam.

"Terhadap tersangka, penyidik menerapkan pasal 82 ayat 1 ayat 2 Jo pasal 76E UU No 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpuu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," ujar AKBP Hery Purnomo.

Atas pelanggaran UU Perlindungan Anak ini, Fahim terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"Dan atau Pasal 6 huruf C Jo pasal 15 huuruf b,c , d ,g, i, UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Atau pasal 294 ayat 21 KUHP. Untuk pasal 6 UU TPKS, ancaman hukuman 12 tahun. Dan untuk pasal 294 KUHP ancaman hukuman 7 tahun," sambung Hery.

"Untuk korban ada empat orang, kami tidak sebut nama-namanya. Saat ini penyidik telah berkoordinasi dengan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB) berkaitan dengan pendampingan anak," ujar perwira yang pernah menjadi penyidik KPK ini.