Nasib Jenderal Berani Lawan Soeharto: Karier Tamat dan Hidup Dipersulit

Merdeka.com - Presiden Soeharto dikenal dengan sikapnya yang otoriter. Jarang ada yang berani kepada Soeharto. Namun, ada satu jenderal yang berani mengusik keluarga Soeharto. Tak tanggung-tanggung perkara korupsi yang diusut.

Kapolri Jenderal Hoegeng konsisten memberantas korupsi, penyelundupan dan tindak kriminal. Hoegeng tak takut pada backing aparat dan pejabat busuk bermental korup.

Sepak terjang Hoegeng membuat kroni keluarga Cendana mulai terusik. Apalagi sejumlah kasus diduga melibatkan orang-orang dekat Soeharto. Puncak perseteruan itu, Soeharto mencopot Hoegeng sebagai Kapolri tanggal 2 Oktober 1971. Baru tiga tahun, Hoegeng menjabat.

Ironinya dengan alasan penyegaran, justru pengganti Hoegeng, Jenderal M Hasan lebih tua satu tahun. Banyak pihak ketika itu menilai pergantian Hoegeng penuh intrik politik. Tapi Hoegeng tak peduli dicopot. Dia sadar itu risiko memperjuangkan tegaknya hukum dengan kejujuran, dan sikap antikorupsi.

Kasus penyelundupan mobil yang dilakukan Robby Tjahjadi sangat fenomenal pada akhir periode 1960an sampai awal 1970an. Robby adalah anak muda yang menyelundupkan ratusan mobil mewah ke Indonesia.

Bayangkan tahun 1968, saat rakyat masih susah makan, di jalanan berkeliaran mobil Roll Royce, Jaguar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain.

Robby menyuap sejumlah pihak di bea cukai dan kepolisian untuk melanggengkan aksinya. Diduga ada keterlibatan keluarga Cendana dalam kasus ini. Maka ketika Jenderal Hoegeng membongkar kasus ini, bukan pujian atau penghargaan yang didapat.

Kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijem di Yogyakarta menjadi perhatian nasional. Anak seorang pejabat dan seorang anak pahlawan revolusi diduga ikut menjadi pelakunya.

Proses di pengadilan berjalan penuh rekayasa. Sumarijem yang menjadi korban malah menjadi tersangka. Hoegeng bertekad mengusut tuntas kasus ini. Dia siap menindak tegas para pelakunya walau dibekingi pejabat.

Belakangan Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Dalam pertemuan di istana, Soeharto memerintahkan kasus ini ditangani oleh Team pemeriksa Pusat Kopkamtib. Hal ini dinilai luar biasa.

Hoegeng dicopot sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto. Dari segi kinerja, tak ada yang merugikan kemampuan dan kejujuran Hoegeng. Jenderal jujur ini hanya punya satu kesalahan: Berani melawan Soeharto dan kroninya.

Soeharto memanggil Hoegeng. Secara tersirat dia berkata tak ada tempat untuk Hoegeng lagi. Dengan tegas Hoegeng menjawab. "Ya sudah. Saya keluar saja," katanya.

Soeharto menawari Hoegeng dengan jabatan sebagai duta besar atau diplomat di negara lain. Sebuah kebiasaan untuk membuang mereka yang kritis terhadap Orde Baru.

"Saya tidak bisa jadi diplomat. Diplomat harus bisa minum koktail, saya tidak suka koktail," sindir Hoegeng.

Petisi 50 adalah kelompok penentang Soeharto. Tokoh-tokohnya antara lain Jenderal AH Nasution, Jenderal Hoegeng, Letjen M Jasin, Ali Sadikin, Mohammad Natsir dan lain-lain. Mereka menolak gaya Soeharto yang otoriter.

Saat itu kritik terhadap Soeharto selalu dicap kritik terhadap pancasila dan dianggap mengancam keamanan negara.

Masuk Petisi 50 berarti memasuki kuburan politik. Anggotanya dicekal ke luar negeri, dilarang tampil di depan umum, dilarang menemui wartawan dan selalu diawasi.

Setelah pensiun, jasa-jasa Hoegeng seperti ingin dihapuskan oleh Soeharto. Atas perintah Soeharto pula Hoegeng dilarang menghadiri peringatan Hari Bhayangkara atau ulang tahun kepolisian yang jatuh setiap tanggal 1 Juli.

Mulai tahun 1987, Hoegeng tak lagi diharapkan datang ke HUT Polri. Padahal dia sudah menerima undangan resmi. Tapi menjelang hari-H, tiba-tiba ada utusan yang meminta agar Hoegeng tidak datang dalam HUT Polri. Begitu juga tahun berikutnya.

Setelah itu ada saja alasan untuk tidak mengundang Hoegeng. Mulai dari surat undangan yang sengaja diberikan telat, hingga permohonan agar Hoegeng tidak datang.

Hoegeng mengisi hari-harinya dengan menyanyi lagu Hawaii. Dia punya band The Hawaiian Seniors yang kerap tampil di TVRI. Setelah bergabung dengan Petisi 50, sekadar menyanyi di TV pun dilarang.

Kala itu Menteri Penerangan Ali Murtopo yang melarangnya. Dia beralasan acara itu tidak sesuai budaya Indonesia. Ironisnya acara berbau barat yang lain tak kenal semprit.

Pangkopkamtib Laksamana Sudomo meminta masyarakat agar waspada pada lagu-lagu Hoegeng. Dia menyebutkan bisa saja Hoegeng menyanyikan lagu hasutan untuk memaksa rakyat membuat kerusuhan. (mdk/eko)