Follow
Normalisasi Sungai, Satpol PP Tertibkan PKL di Pasar Cibinong
Merdeka.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor menertibkan sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran Pasar Cibinong. Kegiatan ini dalam upaya normalisasi sekaligus pembangunan pedestrian di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Senin (10/10).
Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid mengatakan, ada sekitar 60 lapak PKL ditertibkan. Termasuk bangunan-bangunan liar seperti tukang tambal ban dan lainnya.
"Itu bagian dari penataan kawasan dari DPKPP (Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan). Ada Kali Baru juga yang mau dinormalisasi jadi di sterilkan dulu," katanya di Cibinong, Senin (10/10).
-
Apa yang dilakukan petugas Satpol PP? Petugas Satpol PP menggerebek sejumlah kamar kos yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Siapa yang terlibat dalam penindakan SPBU nakal? Corporate secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan terbongkarnya modus serta penertiban SPBU dan seluruh pihak yang terlibat tidak terlepas dari kerja keras Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
-
Siapa yang melakukan pemalakan? Dijelaskan bahwa oknum di PPDS Anestesi Undip ini meminta uang senilai Rp20-40 juta. Permintaan uang ini bahkan berlangsung sejak dokter Risma masuk PPDS Anestesi sekitar bulan Juli hingga November 2022 lalu. 'Dalam proses investigasi, kami menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam program tersebut kepada almarhumah Risma. Permintaan uang ini berkisar antara Rp20-Rp40 juta per bulan,' ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril pada Minggu (1/9).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
Menurutnya, penertiban akan terus dilakukan ke arah Bogor hingga masuk kawasan Kecamatan Sukaraja, untuk memperindah kawasan Cibinong Raya sebagai wajah Kabupaten Bogor.
"Pokoknya semua yang ada di bantaran Kali Baru kita tertibkan. Secara bertahap. Kami juga minta PKL mematuhi ini demi penataan kawasan. Jadi PKL dan bangunan liar semi permanen akan ditertibkan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penertiban tahap dua ini total ada 196 bangunan yang ditargetkan. Dari jumlah tersebut, 96 bangunan sudah dibongkar sendiri oleh pedagang.
Baca Selengkapnya
Kericuhan yang diwarnai aksi pembakaran ban dan kayu sempat berlangsung mencekam.
Baca Selengkapnya
Penertiban berlangsung kondusif, terlebih sebagian pedagang melakukan pembongkaran lapak secara mandiri seperti di titik penertiban.
Baca Selengkapnya
Cegah Banjir, Pemkab Bekasi Gusur Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sukatani
Baca Selengkapnya
Patroli parkir liar tidak hanya dilakukan di sekitar Rest Area Gunung Mas.
Baca Selengkapnya
Sedikitnya ada 503 PKL yang ditertibkan oleh Satpol PP di kawasan Puncak.
Baca Selengkapnya
Satpol PP DKI Jakarta akan bersinergi dengan PT KAI untuk mengembalikan lahan tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
Baca Selengkapnya
Para penjual makanan ini berjualan menggunakan sepeda motor dan mobil di beberapa titik kawasan puncak. Tak sedikit di antaranya sampai melewati marka jalan
Baca Selengkapnya
Bahu membahu membersihkan Pasar Tanah Abang Blok G
Baca Selengkapnya
Puluhan bangunan kafe juga ternyata tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Baca Selengkapnya
Pemkab Bogor beralasan, Restoran Asep Stroberi memiliki alas hak yang jelas karena berdiri di atas lahan milik Pemprov Jabar
Baca Selengkapnya
Penertiban dilakukan karena banyaknya bangunan di kawasan tersebut yang tidak memiliki izin
Baca Selengkapnya