Pelemahan Pegawai Dinilai Semakin Memperkuat Dukungan Kepada KPK
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menilai publik sudah lelah menaruh harapan besar pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Dadang, kelelahan publik itu setelah sikap Presiden Jokowi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas korupsi lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Sebagian orang sudah tidak mau nagih lagi terkait pemberantasan korupsi (ke presiden), kalau mau spesifik ada survei khusus akan lebih kelihatan karena lebih banyak yang kecewa," kata Dadang dalam diskusi daring bersama ICW bertema 'Menghitung Hari Menanti Sikap Presiden' dalam menyikapi babak akhir polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), Selasa (28/9).
Dadang mencatat, asa yang sirna terhadap Presiden Jokowi atas komitmennya terhadap pemberantasan korupsi disebabkan banyaknya sejumlah kerusakan yang semakin sulit diperbaiki ejak periode pertama. Berkaca pada negara-negara lain, kata Datang, pelemahan badan antikorupsi itu biasa terjadi di tiga ranah.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Kapan PPK mulai menjalankan tugasnya? Batas awal masa kerja PPK dimulai pada saat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dilakukan proses seleksi PPK.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
Pertama melalui institusinya atau organisasinya, kemudian orang-orangnya dan aturan main aspek hukumnya atau prosedurnya.
Menurut Dadang, serangan terhadap orang di KPK sudah lama terjadi. Mulai dari cicak buaya jilid 1 sampai 3. Hal itu merupakan pembuktian akan serangan terhadap orang di tubuh KPK nyata terjadi.
"Namun tidak menyurutkan dukungan publik ke KPK, malah justru memperkuat," kata Dadang.
Dadang melanjutkan, cara tersebut nyatanya dipelajari oleh buaya dalam melemahkan KPK. Bahkan Dadang menyebut, buaya tersebut adalah buaya yang cerdas.
"Buaya ini buaya yang cerdas dan belajar gimana melemahkan KPK, saya kira pelemahan organisasi dan aturan main," beber Dadang.
Pelemahan KPK Sejak Jokowi Periode Pertama
Dadang mengevaluasi, pelemahan KPK sudah ada sejak periode pertama Jokowi, tahun 2015. Agenda revisi UU KPK tercatat sudah berjalan namun memang fasenya masih naik dan turun akibat suara publik, baik di DPR dan Istana
"Tapi kenapa revisi di 2019 itu berhasil? menurut saya tidak lepas keberhasilan konsolidasi politik Jokowi, jelang dan setelah pemilu periode kedua. Ketika Jokowi bilang tidak ada beban lagi masuk peridoe dua, itu statement ke siapa?" tanya Dadang.
Dadang berasumsi, pernyataan itu bisa diarahkan ke publik atau elite politik. Namun jika dilihat trendnya saat ini, dalam dua tahun terakhir tidak ada beban dimaksud Jokowi adalah tidak adanya beban kepada elite politik yang mendukung pelemahan KPK.
Reporter: Muhammad Radityo PriyasmonoSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lemahnya pengawasan terhadap internal lembaga, dan dugaan adanya intervensi politik dalam proses hukum.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaSistem yang ada di sana (KPK) diobrak-abrik oleh pimpinan KPK makanya saya menganggap hebat ini karena dia bisa mengubah sistem.
Baca SelengkapnyaJabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaPegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Baca SelengkapnyaKepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan membongkar pelemahan di KPK saat ini dilakukan lewat pegawainya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud Md mengakui Revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah. Namun, dia menegaskan tidak ikut dalam proses pembuatan regulasi itu.
Baca SelengkapnyaMegawati diketahui menyebut pemberantasan korupsi menurun dan meminta Presiden Jokowi membubarkan KPK.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini KPK sudah tidak lagi ditakuti karena tak bertaji
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaMahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Baca Selengkapnya