Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pelemahan Pegawai Dinilai Semakin Memperkuat Dukungan Kepada KPK

Pelemahan Pegawai Dinilai Semakin Memperkuat Dukungan Kepada KPK Demo pegawai KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menilai publik sudah lelah menaruh harapan besar pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Dadang, kelelahan publik itu setelah sikap Presiden Jokowi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas korupsi lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Sebagian orang sudah tidak mau nagih lagi terkait pemberantasan korupsi (ke presiden), kalau mau spesifik ada survei khusus akan lebih kelihatan karena lebih banyak yang kecewa," kata Dadang dalam diskusi daring bersama ICW bertema 'Menghitung Hari Menanti Sikap Presiden' dalam menyikapi babak akhir polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), Selasa (28/9).

Dadang mencatat, asa yang sirna terhadap Presiden Jokowi atas komitmennya terhadap pemberantasan korupsi disebabkan banyaknya sejumlah kerusakan yang semakin sulit diperbaiki ejak periode pertama. Berkaca pada negara-negara lain, kata Datang, pelemahan badan antikorupsi itu biasa terjadi di tiga ranah.

Pertama melalui institusinya atau organisasinya, kemudian orang-orangnya dan aturan main aspek hukumnya atau prosedurnya.

Menurut Dadang, serangan terhadap orang di KPK sudah lama terjadi. Mulai dari cicak buaya jilid 1 sampai 3. Hal itu merupakan pembuktian akan serangan terhadap orang di tubuh KPK nyata terjadi.

"Namun tidak menyurutkan dukungan publik ke KPK, malah justru memperkuat," kata Dadang.

Dadang melanjutkan, cara tersebut nyatanya dipelajari oleh buaya dalam melemahkan KPK. Bahkan Dadang menyebut, buaya tersebut adalah buaya yang cerdas.

"Buaya ini buaya yang cerdas dan belajar gimana melemahkan KPK, saya kira pelemahan organisasi dan aturan main," beber Dadang.

Pelemahan KPK Sejak Jokowi Periode Pertama

Dadang mengevaluasi, pelemahan KPK sudah ada sejak periode pertama Jokowi, tahun 2015. Agenda revisi UU KPK tercatat sudah berjalan namun memang fasenya masih naik dan turun akibat suara publik, baik di DPR dan Istana

"Tapi kenapa revisi di 2019 itu berhasil? menurut saya tidak lepas keberhasilan konsolidasi politik Jokowi, jelang dan setelah pemilu periode kedua. Ketika Jokowi bilang tidak ada beban lagi masuk peridoe dua, itu statement ke siapa?" tanya Dadang.

Dadang berasumsi, pernyataan itu bisa diarahkan ke publik atau elite politik. Namun jika dilihat trendnya saat ini, dalam dua tahun terakhir tidak ada beban dimaksud Jokowi adalah tidak adanya beban kepada elite politik yang mendukung pelemahan KPK.

Reporter: Muhammad Radityo PriyasmonoSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pro Kontra Keberadaan KPK: Dipertahankan atau Dibubarkan?
Pro Kontra Keberadaan KPK: Dipertahankan atau Dibubarkan?

Lemahnya pengawasan terhadap internal lembaga, dan dugaan adanya intervensi politik dalam proses hukum.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan "Kerjanya Bagus, Tiap Bulan OTT"

Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.

Baca Selengkapnya
Blak-Blakan Abraham Samad Soal Sistem KPK Diobrak-abrik Pimpinan
Blak-Blakan Abraham Samad Soal Sistem KPK Diobrak-abrik Pimpinan

Sistem yang ada di sana (KPK) diobrak-abrik oleh pimpinan KPK makanya saya menganggap hebat ini karena dia bisa mengubah sistem.

Baca Selengkapnya
Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024
Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024

Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta
Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Pegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Baca Selengkapnya
Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan

Baca Selengkapnya
Novel Baswedan Ungkap Modus Pelemahan KPK Sekarang: Pegawai yang ASN Rentan Diintervensi
Novel Baswedan Ungkap Modus Pelemahan KPK Sekarang: Pegawai yang ASN Rentan Diintervensi

Novel Baswedan membongkar pelemahan di KPK saat ini dilakukan lewat pegawainya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Selengkapnya
Akui Revisi UU Lemahkan KPK, Mahfud Md: Saya Tidak Ikut Prosesnya
Akui Revisi UU Lemahkan KPK, Mahfud Md: Saya Tidak Ikut Prosesnya

Menko Polhukam Mahfud Md mengakui Revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah. Namun, dia menegaskan tidak ikut dalam proses pembuatan regulasi itu.

Baca Selengkapnya
KPK Tersengat Ucapan Megawati soal Kinerja Menurun hingga Usulan Pembubaran
KPK Tersengat Ucapan Megawati soal Kinerja Menurun hingga Usulan Pembubaran

Megawati diketahui menyebut pemberantasan korupsi menurun dan meminta Presiden Jokowi membubarkan KPK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Blak-blakan Pemerintah 'Sengaja' 5 Tahun ini Tak Ingin KPK yang Tajam
VIDEO: Mahfud Blak-blakan Pemerintah 'Sengaja' 5 Tahun ini Tak Ingin KPK yang Tajam

Menurutnya, saat ini KPK sudah tidak lagi ditakuti karena tak bertaji

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Bicara Revisi UU KPK: Kita Pelajari, Mungkin Agak Lemah
Mahfud MD Bicara Revisi UU KPK: Kita Pelajari, Mungkin Agak Lemah

Mahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Selengkapnya