Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah harus pelajari seberapa akurat dokumen AS soal G30S

Pemerintah harus pelajari seberapa akurat dokumen AS soal G30S Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Komisi 1 DPR Dave Laksono meminta pemerintah untuk melakukan kajian terhadap dokumen rahasia Amerika Serikat perihal peristiwa G30S. Proses verifikasi perlu dilakukan untuk melihat seberapa akurat dokumen tersebut.

"Sebaiknya pemerintah mencari dulu Kum HAM atau Kemendikbud atau siapa mempelajari dokumen itu pendidikan bagian dari sejarah. Pelajari dulu seberapa akurat baru bisa kita lihat seperti apa," ujar Dave di gedung DPR, Kamis (19/10).

Menurut Dave, pemerintah juga perlu hati-hati menanggapi isu tersebut. Pengkajian mendalam perlu dilakukan agar tidak membuka polemik kembali.

Orang lain juga bertanya?

"Kita lihat dulu seperti apa basisnya kita telaah lagi. Keperluannya seperti apa kita buka itu juga bisa membangkitkan luka-luka lama," kata Dave.

Sependapat, Anggota Komisi 1 DPR Fraksi PDIP Charles Honoris meminta pemerintahan verifikasi fakta dokumen rahasia AS tersebut. "Kita memang perlu duduk satu hari bersama sejarawan dan komponen negeri agar sejarah tidak lagi abu-abu ya. Sehingga banyak perdebatan dan memunculkan kontroversi," ujarnya.

Sebab laporan intelejen itu biasanya bersifat subjektif. Kemungkinan fakta yang ditulis dalam dokumen itu sesuai kepentingan Amerika.

"Apapun bentuknya biasanya laporan atau apapun bentuk laporan intelejen bisa saja sifatnya subjektif tergantung kepentingan pada saat itu," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bicara Rahasia Pertahanan: Enggak Bisa Dibuka Semua Kaya Toko Kelontong
Jokowi Bicara Rahasia Pertahanan: Enggak Bisa Dibuka Semua Kaya Toko Kelontong

Strategi besar negara tidak semuanya bisa dibuka, karena bukan toko kelontong.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Disarankan Mitigasi Hoaks Terkait Rempang
Pemerintah Disarankan Mitigasi Hoaks Terkait Rempang

Pernyataan yang disampaikan pemerintah harus lebih simpatik, mengedepankan sisi emosional.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Jokowi, Partai Prabowo Ingin Rencana Ekspor Pasir Laut Ditunda
Beda dengan Jokowi, Partai Prabowo Ingin Rencana Ekspor Pasir Laut Ditunda

Muzani mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya
Sikapi Dampak Konflik Timur Tengah, Masyarakat Diminta Percaya pada Pemerintah: Jangan Percaya Hoaks
Sikapi Dampak Konflik Timur Tengah, Masyarakat Diminta Percaya pada Pemerintah: Jangan Percaya Hoaks

Masyarakat jangan sampai terjebak kepentingan tertentu di balik isu konflik geopolitik

Baca Selengkapnya
Polri soal Peretasan PDN: Butuh Kajian, Australia Bertahun-tahun Baru Beres
Polri soal Peretasan PDN: Butuh Kajian, Australia Bertahun-tahun Baru Beres

Polri tidak menyerah begitu saja dengan kasus peretasan PDN.

Baca Selengkapnya
Perkuat Literasi Digital, Cara Cegah Hoaks dan SARA Jelang Pemilu
Perkuat Literasi Digital, Cara Cegah Hoaks dan SARA Jelang Pemilu

Hoaks dapat memecah belah persatuan bangsa, mengganggu stabilitas politik.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2

Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.

Baca Selengkapnya