Pemerintah rencanakan bangun penjara di pulau terluar
Merdeka.com - Pemerintah berencana membangun Lembaga Pemasyarakatan (LP) di pulau-pulau terluar Indonesia. Rencana ini merupakan salah satu bagian dalam Paket Kebijakan Reformasi Hukum.
Menko Polhukam, Wiranto menjelaskan, rencana tersebut ingin diwujudkan setelah mengetahui banyak Lapas besar telah kelebihan kapasitas. Sehingga banyak menimbulkan efek samping.
"Para pelaku narkoba teroris tindak pidana yang lain kalau dicampur sama dengan mengadakan pelatihan di lapas, melengkapi keahlian mereka," kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10).
-
Dimana program reformasi kelurahan diterapkan? Pada 19 Oktober 2023 lalu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumpulkan lurah atau kepala desa se-DIY untuk mengikuti peluncuran program reformasi kelurahan yang secara resmi dimulai tahun ini.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Apa yang dibuat oleh warga binaan Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang? Berbekal limbah koran bekas, sebuah karakter kartun lucu nan cantik berhasil diciptakan.
-
Kenapa Labuhan Lawu dilakukan? Mengutip YouTube Kraton Jogja, Hajad Dalem Labuhan Lawu ini merupakan bentuk ketaatan Kraton Yogyakarta terhadap para pendahulu.
-
Apa saja program dalam reformasi kelurahan? Sedangkan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan dicanangkan lima program yaitu penguatan kegiatan penanganan stunting; penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; serta penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.
-
Kapan program pembangunan RLH dimulai? Program pembangunan RLH ini telah dicanagkan sejak awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Kaltim pada 2019.
Menurut Wiranto, pemerintah saat ini terus melihat sejumlah pulau memenuhi kriteria. Di antaranya pulau memiliki sarana dibutuhkan khususnya sarana keamanan.
"Nantinya Lapas ini kita taruh aparat keamanan kita sekaligus menjaga perbatasan kita supaya perbatasan kita tidak telanjang dan ada penunggunya," ujarnya.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menambahkan terus mengevaluasi mana saja pulau terluar yang dapat dibangun Lapas dengan kapasitas besar. Saat ini, kata dia, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda).
"Sudah saya perintahkan Dirjen (KemenkumHAM) dan Sesdirjen untuk mengevaluasi lapas mana yang bisa kita geser," ujarnya.
Yasonna mengakui pembangunan Lapas di pulau terluar membutuhkan kajian yang cukup lama. Sebab, banyak hal yang harus dicermati, seperti cara merelokasi terpidana dari Lapas besar di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas ke Lapas, serta pembangunan tak hanya sekedar membangun Lapas, namun diperlukan pula membangun sejumlah fasilitas yang berguna bagi para penjaga lapas maupun untuk terpidana.
"Misalnya tempat olahraga, tenis, supaya petugas jangan bosan. Nah kalau ada TNI mungkin di situ tempat latihan, seperti misalnya di Nusakambangan di situ ada latihan Kopassus. Jadi takut lah dia (napi) lari. Karena bisa ditembak dia," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini meyakini nantinya Lapas yang dibangun di Pulau-Pulau terluar tersebut akan membuat 'takut' para terpidana untuk mengulangi perbuatannya. Dia mengakui lapas nantinya akan dibuat seperti keadaan Lapas Nusakambangan seperti dulu yang ditakuti oleh para pelaku kejahatan.
"Ya karena dibilang orang Nusakambangan enggak menakutkan lagi," terangnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta terus mengintegrasikan pengolahan sampah mulai dari hulu, tengah ke hilir.
Baca SelengkapnyaUsul ini mencuat guna menyiasati keterbatasan lahan milik untuk pembuangan dan pengolahan sampah.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaKeberadaan PLBN merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan wilayah perbatasan.
Baca SelengkapnyaPrabowo siap menggelontorkan dana sebanyak Rp150 triliun untuk proyek tersebut.
Baca SelengkapnyaProyek pembangunan kawasan lumbung pangan masih menunggu aturan resmi dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan tujuan pembangunan giant sea wall adalah untuk menyelamatkan manusia.
Baca SelengkapnyaSeluruh pembangunan rumah tinggal dan infrastruktur dilakukan secara baru.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menawarkan untuk mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yakni sebagai nelayan.
Baca SelengkapnyaBatam sudah dijadikan daerah industri di era Presiden Kedua Indonesia, Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 1971.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat bakal bekerja sama dengan pemda setempat, dengan bantuan dari perusahaan daerah.
Baca SelengkapnyaHal itu sekaligus menanggapi evakuasi 151 orang imigran Rohingya ke daratan setelah hampir sepekan mereka terombang-ambing di perairan Labuhan Haji
Baca Selengkapnya