Pemkot Tangsel benarkan rumah Airin disewakan untuk dinas
Merdeka.com - Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Uus Kusnadi mengakui jika selama menjadi Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menjadikan rumah pribadinya untuk rumah dinas.
"Aturan memperbolehkan rumah pribadi di sewa untuk rumah dinas," kata Uus, Rabu (16/9) malam.
Menurut Uus, soal sewa rumah dinas itu di atur dalam pedoman umum penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri." Kami berpegang pada aturan itu," katanya.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Apa saja biaya yang harus disiapkan untuk sewa rumah? Ada beberapa cost atau biaya yang perlu disiapkan bagi yang ingin mencari rumah sewa. Yang pertama tentu saja uang sewa. Sebagian induk semang ada yang hanya meminta uang sewa bulanan atau tahunan saja. Tapi, kini sudah mulai banyak juga pemilik rumah yang meminta deposit sebagai jaminan yang harus dibayarkan sebelum menempati rumah.
-
Siapa yang memutuskan tentang tunjangan perumahan? Aturan tunjangan ini juga mempertimbangkan banyak anggota DPR RI yang sudah memiliki rumah pribadi di wilayah Jabodetabek.
-
Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan perumahan? 'Besarannya itu memang masih dikonsultasikan. Karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran,' kata Indra saat dikonfirmsi, Kamis (3/10).
-
Siapa yang mengatur aturan Pilkada Serentak? Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Dimana rumah dinas bupati itu berada? Di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di kaki Gunung Kabat, terdapat sebuah rumah mewah bergaya Eropa.
Airin menyewakan rumah pribadinya di Jalan Sutera Nerada Alam Sutera ke negara sejak dia dilantik menjadi Wali Kota Tangsel April 2012 silam. Sejak saat itu rumah pribadinya menjadi rumah dinas yang dibayar menggunakan dana APBD Tangsel sebesar Rp 200 juta lebih per tahun.
Uus mengatakan, penyewaan rumah pribadi menjadi rumah dinas ini dilakukan karena Pemkot Tangsel belum memiliki rumah dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
"Anggarannya Rp 200 juta untuk rumah dinas Wali Kota dan Rp 125 Juta untuk Wakil Wali Kota," katanya.
Berbeda dengan Airin yang menyewakan rumahnya untuk menjadi rumah dinas, Benyamin Davnie diakuinya sewa dari rumah seseorang di BSD. Soal rumah dinas Airin ini diungkap ke publik oleh Abdul Hamied, seseorang yang mengaku pernah menjadi orang dekat Airin.
Bahkan Hamied memposting soal rumah dinasnya yang tak diketahui publik ini ke media sosial melalui akun Facebook-nya, Cak Hamid. Menurut Hamied, selama menjabat Wali Kota Tangerang Selatan Airin menyewakan rumah pribadinya di Jalan Sutera Narada V Alam Sutera ke negara sebagai rumah dinasnya. "Anggarannya sampai Rp 250 juta pertahun," kata Abdul Hamid. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi telah memberikan arahan pemindahan ASN tidak akan dipaksakan jika fasilitas belum siap pada bulan September.
Baca SelengkapnyaPNS tahap awal yang hijrah ke ibu kota baru nantinya akan disesuaikan berdasarkan statusnya, masih lajang atau sudah berkeluarga.
Baca SelengkapnyaPemerintah membahas pemanfaatan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Utara, setelah selesai digunakan sebagai rumah sakit darurat saat pandemi COVID-19.
Baca SelengkapnyaSebanyak 12 tower diperuntukkan bagi TNI/Polri dan 35 tower untuk PNS atau ASN.
Baca SelengkapnyaSetiap golongan rumah dinas, ditempati anggota TNI sesuai dengan jabatannya.
Baca SelengkapnyaTempat Tinggal Pribadi yang difungsikan sebagai Hotel adalah bangunan seperti rumah, apartemen, atau kondominium.
Baca SelengkapnyaEngineering Smart Home, Fauzi yang mendampingi di lokasi menjelaskan smart home system dapat dikendalikan melalui aplikasi panel di ponsel pintar.
Baca SelengkapnyaIni menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaPenyusunan Inpres tersebut sedang dikaji oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaFasilitas penunjang semisal restoran atau tempat jajan bakal segera tersedia bagi para aparatur negara di IKN.
Baca SelengkapnyaPembangunan hunian PNS di IKN masih bertumpu pada modal APBN. Sebab, belum ada investasi yang masuk untuk ikut membangun.
Baca Selengkapnya