Percepat reformasi di Kejaksaan, ICW desak Jokowi copot Prasetyo
Merdeka.com - Pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah negeri ini. Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas di sisa masa pemerintahannya, serta melakukan evaluasi terhadap program antikorupsi di jajaran Kabinet Kerja.
Evaluasi ini didasarkan kepada keselarasan antara Nawacita Jokowi-JK, rencana pemerintahan dan keputusan kebijakan menteri.
"Agenda pemberantasan korupsi sebagaimana dituangkan dalam program Nawacita sebaiknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh," ujar Wana di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (20/10).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
Selain itu reformasi Kejaksaan dan Kepolisian serta penuntasan kasus korupsi harus menjadi prioritas yang harus dibenahi di era pemerintahan Jokowi JK. Untuk percepatan reformasi di Kejaksaan, sudah selayaknya Jaksa Agung M Prasetyo diganti dengan lebih kredibel.
"Dengan tidak lagi didasarkan pada upaya mengakomodasi kepentingan parpol tertentu," tegasnya.
Di satu sisi, upaya penguatan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi harus diwujudkan secara konkret. Yakni dengan memastikan Revisi UU KPK tidak dibahas di DPR dan mengeluarkan rancangan tersebut dari Prolegnas 2014-2019 dalam rangka penyelamatan KPK.
Wana menambahkan, Jokowi juga harus memprioritaskan sejumlah regulasi penting yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, seperti Revisi UU Tindak Pidana Korupsi, maupun RUU Perampasan Aset.
"Harus ada monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terkait paket reformasi hukum dan pembentukan satgas pemberantasan pungli yang baru saja diluncurkan. Harus ada sanksi bagi jajaran eksekutif yang dinilai tidak melaksanakan instruksi tersebut," saran dia.
Presiden Jokowi juga dituntut agar bersinergi (penyamaan visi misi) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Jokowi-JK harusnya tampil (kompak) sebagai figur pemimpin antikorupsi," tutup Wana. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca SelengkapnyaKPK menggelar OTT kepada Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Silaen.
Baca SelengkapnyaCapres PDIP Ganjar Pranowo menyoroti masalah indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang merosot di 2023.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaDalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca SelengkapnyaKaryoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca SelengkapnyaReshuffle kabinet saat ini masih hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya