Perpanjangan PPKM Darurat, Seluruh Kabupaten dan Kota di Jabar Dianggap Level 4

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan keputusan dan surat edaran gubernur menindaklanjuti perpanjangan PPKM Darurat 21-25 Juli 2021.

Masing- masing Surat Edaran No 133/KS.01.01/Hukham tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPKM Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Keputusan Gubernur No 443/Kep.362 – Hukham/2021 tentang PPKM Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Melalui surat edaran, Gubernur meminta daerah yang masuk level 3 untuk menerapkan kewaspadaan level 4 dalam PPKM. Sedangkan daerah yang masuk level 2, yakni Kabupaten Tasikmalaya, dapat tetap menerapkan kewaspadaan level 2 dalam PPKM.

"Yang masuk level 2 hanya Kabupaten Tasikmalaya, sisanya masuk level 3 dan 4. Daerah yang masuk level 2 dapat tetap menerapkan kewaspadaan level 2, sesuai dengan SE Gubernur, kecuali kebijakan Pemda setempat menerapkan kewaspadaan setara dengan level 3 atau 4. Sedangkan, daerah yang masuk level 3 harus menerapkan kewaspadaan level 4, artinya menerapkan kewaspadaan tinggi," ujar Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat Daud Ahmad di Bandung, Kamis (22/7).

Menurut Daud, keputusan diambil guna mencegah peningkatan angka kasus positif, menekan angka keterisian rumah sakit (BOR), dan menurunkan angka kematian. "Karena sebagian besar masih di level 3 dan 4, maka treatment kewaspadaannya harus di level 4 atau yang paling tinggi," tuturnya.

Beberapa poin penting yang harus dijalankan di tingkat kewaspadaan level 4 antara lain adalah, aktivitas sektor non esensial dan kritikal ditutup 100 persen dan pembatasan aktivitas esensial kritikal. "Seperti pada PPKM Darurat, yang esensial dan kritikal dibatasi 50 persen, sedangkan yang non esensial nonkritikal 100 persen ditutup," tegas Daud.

Surat edaran Gubernur juga menguatkan pelacakan kasus Covid-19, di antaranya dengan menetapkan jumlah minimal tes harian kabupaten/kota berdasarkan positivity rate mingguan. Daerah paling sedikit target tes hariannya yakni Kota Banjar 404 orang per hari, sedangkan paling banyak Kabupaten Bogor 13.003.

Sementara daerah aglomerasi Bandung Raya masing- masing Kota Bandung 5.520 orang per hari, Kabupaten Bandung 8.807 orang, Kabupaten Bandung Barat 3.622 orang, dan Kota Cimahi 1.302 orang per hari.

Dalam surat edaran itu Gubernur memberi dukungan kepada bupati/wali kota untuk penerapan aturannya, dibantu aparat TNI/Polri. Daud menjelaskan, pemberlakuan kewaspadaan level 4 itu berlangsung hingga 25 Juli 2021, selanjutnya akan diberlakukan aturan PPKM Proporsional.

"Jadi ini berlaku hingga tanggal 25 Juli, selanjutnya akan diberlakukan PPKM proporsional atau PPKM Mikro, tergantung peningkatan perbaikan di masing-masing daerah" jelas Daud.

Sementara keputusan gubernur mengatur 13 poin, di antaranya poin 4 menyebutkan Gubernur berwenang mengalihkan alokasi vaksin dari daerah surplus ke daerah minus vaksin.

Poin 5 bupati/wali kota melarang setiap aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Kemudian poin 10 bupati/wali kota diancam kena sanksi sesuai Pasal 68 UU 23/2014 tentang pemda, jika tidak melaksanakan instruksi mendagri terkait PPKM Darurat.

Target orang dites per hari untuk masing-masing daerah kabupaten/kota berdasarkan SE Gubernur:

1. Kabupaten Bandung 8.087

2. Kabupaten Bandung Barat 3.622

3. Kabupaten Bekasi 8.406

4. Kabupaten Bogor 13.003

5. Kabupaten Ciamis 2.600

6. Kabupaten Cianjur 4.992

7. Kabupaten Cirebon 4.728

8. Kabupaten Garut 5.668

9. Kabupaten Indramayu 3.762

10. Kabupaten Karawang 5.055

11. Kota Bandung 5.520

12. Kota Banjar 404

13. Kota Bekasi 6.551

14. Kota Bogor 2.375

15. Kota Cimahi 1.302

16. Kota Cirebon 684

17. Kota Depok 5.336

18. Kota Sukabumi 707

19. Kota Tasikmalaya 1.462

20. Kabupaten Kuningan 2.347

21. Kabupaten Majalengka 2.630

22. Kabupaten Pangandaran 869

23. Kabupaten Purwakarta 2.049

24. Kabupaten Subang 3.400

25. Kabupaten Sukabumi 5.415

26. Kabupaten Sumedang 2.530

27. Kabupaten Tasikmalaya 3.862 (mdk/hhw)