PGRI Jateng Minta PTM Tak Dihentikan Tapi Dibenahi Aturan dan Sistemnya

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Setiap sekolah diminta memberikan pemahaman protokol kesehatan secara menyeluruh. Mulai dari guru hingga siswa.

"Jangan menghentikan PTM. Tapi harus diperbaiki. Kita benahi aturannya. Perlu dilihat mana sekolah yang siap dan belum. Zonasinya juga dilihat dari tingkat pendidikan yang aman dilakukan PTM," ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Dr Muhdi di Semarang, Minggu (26/9).

Dia menjelaskan, sekolah yang kedapatan melanggar aturan protokol kesehatan (Prokes) harus ditutup. Mengingat marak diberitakan kasus penularan Covid-19 d sekolah setelah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

"Kita minta kepada Pemprov Jateng supaya sejumlah sekolah yang muncul penularan Covid-19 lebih baik ditutup dulu. Termasuk sekolah yang tidak patuh prokes juga harus ditutup," ungkapnya.

Setiap sekolah wajib mengaktifkan lagi petugas pengawas guna memantau aktivitas para siswa yang sedang mengikuti PTM terbatas. "Terutama untuk wilayah yang muncul klaster penularan Covid-19 seperti di Kota Semarang, Blora, Purbalingga dan Jepara," jelasnya.

Untuk para siswa di Semarang tergolong rentan tertular COVID-19 karena selama ini tingkat mobilitas masyarakat setempat yang sangat tinggi membuat setiap keluarga berisiko menularkan virus Corona kepada anak-anaknya di rumah.

"Di Semarang justru kita yang khawatir yang tidak disiplin itu dari pihak keluarganya. Sebab, mobilitas Semarang sudah tinggi juga. Kita juga harus ekstra hati-hati mengedukasi orangtua siswanya. Justru yang berisiko menularkan siswa itu dari luar sekolah," ujarnya.

Semua orangtua disarankan memperketat pengawasan protokol 5M untuk mengurangi paparan Covid-19 pada anak. "Kalau di sekolah, yang kami awasi selama ini malahan protokol 5M sudah ketat sekali. Bahkan kesannya lebih ketat di sekolah ketimbang kantor dinas," tutupnya.