Polemik Makanan Sehat Cegah Stunting di Depok, Dianggarkan Rp4,7 M tapi Menunya Super Hemat

DPRD mempertanyakan penggunaan dana miliaran tersebut dan membandingkannya dengan menu yang disajikan

Menu sehat menjadi viral karena isinya hanya tahu kukus dan otak-otak.

Polemik Makanan Sehat Cegah Stunting di Depok, Dianggarkan Rp4,7 M tapi Menunya Super Hemat

Warga Depok mempertanyakan keseriusan program pemberian makanan tambahan (PMT) lokal dalam rangka mencegah stunting. Sebab sebuah unggahan memperlihatkan menu dari PMT yang disediakan hanya berupa dua tahu dan kuah sayur. Padahal untuk satu porsi menu dihargai Rp18.000.

Seperti diberitakan sebelumnya, program PMT lokal ini dianggarkan senilai Rp4,7 miliar oleh Pemkot Depok. Lewat program ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Depok.

Sasaran dari PMT lokal ini diberikan kepada balita yang mengalami permasalahan gizi dengan tujuan mencegah supaya tak terjadi stunting.

Usai menu super hemat PMT di Depok viral, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati memberikan penjelasan. Menurutnya, pemberian PMT lokal dilaksanakan selama 28 hari. Menu yang diberikan yakni enam hari kudapan dan satu hari makanan lengkap.

"10 November kemarin sudah mulai program ini, sehingga sosialisasi belum sampai ke masyarakat bahwa PMT lokal ini bentuknya adalah enam hari kudapan dan satu hari makanan lengkap yang berulang sampai 28 hari," jelas Mary.

" loading="lazy" width="375" height="225">

"Jadi ini mungkin perlu disampaikan dalam waktu yang sangat pendek, persiapan yang pendek," kata Kadinkes menambahkan. 

Menurut Mery, pemberian PMT lokal ini baru pertama kali di Depok. Istilah kudapan juga belum dipahami semua masyarakat. Kudapan adalah panganan antara makanan utama dan bukan makanan lengkap.

Mary menegaskan, dalam setiap makanan kudapan terdapat dua sumber protein hewani baik dari telur dengan ayam, telur dengan ikan, daging dengan telur.

"Bukan makanan lengkap. Hanya makanan selingan, kalau bahasanya cemilan. Sehingga yang diterima dua tahu kukus, dua otak-otak. Dan ini jadi ramai karena selama ini persepsi masyarakat, PMT adalah makanan lengkap," jelasnya.

"Kita sudah sampaikan menu tidak boleh dikurangi takarannya karena ada nilai gizinya. Otak-otak yang diberikan bukan otak-otak yang di pinggir jalan. Kita sudah mengingatkan sesuai dari Kemenkes, bahwa setiap pemberian kudapan disertai dengan edukasi makanan sehat balita."

Kata Kadinkes

@merdeka.com

Menu otak-otak yang menjadi pembahasan, kata dia, kandungan bahan gizi di dalamnya itu mahal. Antara lain ikan tenggiri dan telur.

Ada Ketidaksesuaian Menu PMT

Dinkes menilai polemik PMT lokal terjadi karena ada ketidaksesuaian menu PMT pada hari pertama di Kecamatan Tapos.

"Khusus Tapos hari pertama tidak sesuai. Namun hari selanjutnya sudah sesuai," katanya.

Dinkes melakukan evaluasi dengan kecamatan, puskesmas, kelurahan PKK kota hingga kelurahan dan penyedia paket PMT. Pihak penyedia diminta memenuhi menu PMT lokal sesuai yang ditentukan.

DPRD Pertanyakan Anggaran Miliaran dan Menu yang Diberikan

Viralnya menu PMT juga membuat membuat Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supriatni, geram. Dia mempertanyakan penggunaan dana miliaran tersebut dan membandingkannya dengan menu yang disajikan.

"Itu anggarannya dikemanakan, tidak sedikit itu Rp4,7 miliar. Katanya mau mengatasi stunting, dengan semangat mengatasi stunting minta anggaran di badan anggaran Rp4,7 miliar, tapi kenyataannya pelaksanaan di lingkungan begitu," kata Supriatni, Kamis (16/11).

Supriatni juga menyoroti adanya foto Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono di wadah PMT.

"Mending kalau yang dikasih bagus, misalnya ditambah susu, beras dan buah, kan bagus itu, ini kan cuma nasi semangkok kecil sama kuah sayur atau nugget 2 potong. Masa gambar pimpinan daerah kasih nasinya enggak manusiawi," kritik Supriatni.

Atas temuan tersebut, DPRD Kota Depok berencana memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan. Sehingga diketahui secara jelas soal alokasi dana tersebut.

"Kita mau buka anggaran Rp4,7 miliar itu kemana saja posnya dan itu uang rakyat, rakyat perlu tahu," tegas Supriatni.