Setelah Menu Cegah Stunting Isi Tahu dan Sawi di Depok Heboh, Kini Harga Toples Disorot DPRD

DPRD Depok menyoroti pembelian toples sebagai wadah yang dianggap nilainya signifikan

Menu PMT di Kecamatan Tapos pada hari pertama adalah nasi, dua potong tahu dan kuah sayur. 

Setelah Heboh Menu Cegah Stunting Isi Tahu dan Sawi di Depok, Kini Harga Toples Disorot DPRD

Dinas Kesehatan dan penyedia menu pemberian makanan tambahan (PMT) lokal dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok. Pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai kisruh menu PMT yang dianggap tidak sesuai. 

Diketahui, menu PMT di Kecamatan Tapos pada hari pertama adalah nasi, dua potong tahu dan kuah sayur. Satu porsi menu diberi anggaran Rp18.000. 

Anggota komisi D DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi mengatakan ada yang perlu dicermati dalam program PMT lokal yang dilakukan Pemerintah Kota Depok.

Pihaknya menyoroti pembelian toples sebagai wadah yang dianggap nilainya signifikan dan diduga mengurangi harga menu tiap paketnya.

“Apakah karena toples yang nilainya signifikan lantas mengurangi nilai gizi, kita belum sampai ke sana,” kata Babai kepada wartawan, Jumat (17/11).

Toples Belum Masuk e-Katalog

Babai menjelaskan, menu PMT lokal yang diberikan sudah masuk dalam e-katalog. Namun, toples yang digunakan sebagai wadah tidak termasuk dalam e-katalog.

Harga toples yang dibeli WUB pun nilainya bervariasi. Ada yang Rp 10.000 hingga Rp 21.000. Tiap anak diberi tiga toples agar bisa digunakan berulang.

“Menu itu sudah e-katalog, nah toples ini kan tidak masuk dalam e-katalog. Maka ini akan menjadi pertanyaan kita dan akan dalami,” ujarnya.

Babai masih belum mengetahui apakah pembelian toples itu yang menyebabkan berkurangnya nilai paket yang diterima atau tidak. Pihaknya akan mengambil sampel makanan dan diperiksa oleh ahli gizi.

“Komisi D tidak ada yang ahli gizi. Kita akan ambil sampel dari makanan yang diberikan kita akan lihat apakah sesuai enggak kandungan gizinya,” 

tegasnya. 

Tender program PMT lokal ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung (PL). Dinas UMKM menyerahkan kepada Dinkes dan Dinkes mengambil sampel WUB dan dilakukan pembinaan.

“Ini akan kita sampel dan proses sejauh mana pembinaan tersebut. Sejauh ini jawaban dari Kadinkes masih belum memberikan kejelasan terhadap program ini baik terhadap kandungan gizi kemudian nilai kegiatan dan ditemukan kejanggalan berupa nilai toples,” ungkapnya.

Babai mengaku belum menemukan apakah ditemukan pemotongan nilai yang diterima oleh WUB atau tidak. Karena dari informasi yang berkembang, pihak WUB hanya menerima Rp 10.000 per porsi dari nilai Rp 18.000.

“Kita belum lihat itu, kita belum temukan ada pemotongan apapun dari nilai kegiatan Rp 18.000,” ungkapnya.

Namun dia merasa ada keganjilan dari program ini. Yang mencolok adalah pembelian toples yang nilainya signifikan.

“Pertama kandungan gizi, nilai jenis makanan yang tidak sesuai kemudian kandungan gizinya dianggap kurang, kemudian ditemukan pelaksanannya berbeda-beda, pemberiannya yang berbeda-beda dari jenis makanan, dari alatnya seperti mug tadi juga berbeda," 

ungkap dia.

merdeka.com