Polisi buru sopir taksi perusak mobil saat demo angkutan online

Merdeka.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto mengatakan, penyidik Polda tengah menelusuri tudingan keterlibatan perusahaan taksi konvensional dalam aksi unjuk rasa menolak keberadaan angkutan online pada Selasa (22/3) kemarin. Menurut Moechgiyarto, hingga saat ini pihak kepolisian belum ada indikasi mengarah keterlibatan perusahaan dalam unjuk rasa berujung kericuhan itu.

"Ya kalau dia ada indikasi. Sementara kita sedang mencari apakah ada kaitannya atau tidak. Kalau dia mengatakan inisiatifnya dari karyawan sendiri ya selesai. Hingga saat ini belum mengarah sana," kata Moechgiyarto di Mapolda Metro Jaya, Kamis (24/3).

Moechgiyarto mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro hari ini menyambangi sejumlah pool taksi untuk melengkapi penyidikan pengerusakan beberapa kendaraan yang dilakukan para sopir taksi itu dalam aksi tersebut.

"Itu bukan razia. Dia melihat karena kemarin ada yang injak-injak mobil. Kan harus dicari siapa orang itu," kata dia.

Diketahui, aksi penolakan angkutan berbasis online oleh ratusan sopir taksi, bajaj, dan KWK di sejumlah ruas Jakarta berakhir ricuh. Aksi yang didominasi olrh sopir taksi konvensional itu merusak beberapa kendaraan yang melintas termasuk taksi konvensional lantaran tidak ikut demo.

Ada dugaan demo itu menjadi anarkis lantaran dibayar hingga Rp 100 ribu per orang. Pernyataan itu dilontarkan Politikus Demokrat Ruhut Sitompul.

Menurut dia, setiap perusahaan taksi membayar para sopir untuk lakukan demo menuntut pelarangan transportasi berbasis aplikasi. Ruhut mengaku tahu informasi bayaran itu dari sopir taksi yang ditumpanginya saat perjalanan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Bahkan, informasi itu dia peroleh 10 hari sebelum terjadi demo sopir taksi ini. Dalam penuturan sopir taksi ditumpanginya, para pendemo bahkan diancam bakal dipecat bila tidak mengikuti perintah perusahaannya.

"Mereka dipaksa ikut demo. Kalau enggak ikut diancam diberhentikan," kata Ruhut kepada merdeka.com, Rabu (23/3) kemarin.

Ucapan anggota komisi III DPR itu membuat publik makin gemas kepada para sopir taksi. Kepolisian Polda Metro Jaya mengetahui informasi itu, kini mengaku tengah melakukan penyelidikan.

Sementara, untuk aksi serupa tak terulang, pemerintah tengah mengkaji ulang keberadaan angkutan berbasis online. Sebab, keberadaan angkutan berbasis online itu tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.