Polisi didesak selidiki kompetitor di balik penolak semen Rembang

Merdeka.com - Bupati Rembang Abdul Hafidz kembali menegaskan kompetitor PT Semen Indonesia bermain di konflik Semen Rembang. Namun lagi-lagi dia tidak mau menjelaskan gamblang siapa kompetitor dimaksud. Dia meminta publik menilai sendiri makna dari kata 'kompetitor'.

"Ya kan sudah jelas seharusnya, kalau pejabat kompetitornya pejabat, petani kompetitornya petani, silakan diterjemahkan sendiri," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (21/12).

Hafidz berharap, masalah penolakan berdirinya pabrik semen Rembang bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang.

"Kalau saya kan tidak punya kewenangan. Tapi saya berharap segera jalan karena efeknya untuk ekonomi Rembang sangat besar," jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso meminta polisi turun tangan menyelidiki pihak yang bermain dalam konflik semen Rembang. Dirinya mengaku sudah meninjau pabrik semen di Rembang.

Menurutnya tidak ada alasan menyetop pabrik karena masyarakat sangat mendukung pembangunan. Meski ada penolakan, namun hanya dilakukan segelintir orang.

"Komisi VI sudah ke sana, saya tanya masyarakat semua mendukung kok, yang menolak cuma sedikit. Apa yang ditakutkan. Bupati juga mendukung," katanya saat dihubungi melalui telepon.

Wakil Sekjen Partai Golkar itu setuju dengan Bupati Rembang Abdul hafidz yang menyatakan di belakang para penolak semen ada kompetitor yang bermain. Bowo tidak spesifik menyebut siapa kompetitor dimaksud. Dia hanya menyatakan bahwa saat ini beberapa pabrik semen swasta sudah mengajukan izin pendirian di Jateng.

"Ya pabrik semen mana saja mau berdiri silakan, tapi persaingan yang sehat. Pemerintah juga harus mendahulukan milik negara dong," tuturnya.

Untuk diketahui, data Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jateng menyatakan saat ini tercatat 11 pabrik semen swasta mengajukan izin investasi di Jateng. Di antaranya PT Indocement di Pati, Gombong, Kebumen, dan 2 pabrik semen di Grobogan.

Kejanggalan yang menyertai para penolak semen semakin bertambah dengan adanya dugaan manipulasi data absensi warga yang menolak Semen Rembang, yang disebut sebagai bukti 2501 oleh Mahkamah Agung.

Data itu bisa disebut penipuan karena tercatat identitas penolak ada yang sebagai Presiden RI, Menteri, Power Ranger, Ultraman maupun copet terminal.

Terhadap para penolak semen, menurut Bowo, negara dalam hal ini kepolisian harus turun tangan. Kepolisian harus menyelidiki siapa di balik para penolak semen.

"Investasi Rp 4,9 triliun ini tidak murah, kalau disetop bisa merugikan negara. Kepolisian harus turun, tanya yang tolak itu. Di belakang mereka siapa," tegasnya.

Terpenting, lanjut Bowo, sudah saatnya Presiden Jokowi bersikap. Presiden tidak bisa membiarkan Kementerian BUMN dan Kementerian Lingkungan Hidup berjalan sendiri-sendiri. Presiden juga tidak boleh membiarkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai pihak yang disalahkan.

"Presiden harus panggil semua menteri dan pihak terkait. Putuskan dan lindungi kepentingan nasional. Pak gubernur (Ganjar Pranowo) sudah benar, tegas, dia bilang tidak boleh negara kalah dengan pengusaha, kalah dengan asing," tegasnya.

Terkait putusan peninjauan kembali (PK) MA, menurut Bowo, sama sekali tidak menyebut pembatalan pabrik semen. Putusan hanya menyatakan Amdal cacat prosedur. Maka solusinya adalah membuat Amdal baru dengan melibatkan masyarakat setempat.

"Amdal itu isinya rekomendasi-rekomendasi agar pabrik beroperasi sesuai aturan. Kalau Amdal dinilai salah ya buat yang baru," tukasnya.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masrukhan Syamsurie mengatakan kompetitor bermain dalam konflik semen Rembang peluangnya sangat besar.

"Kompetitor, bisa jadi, banyak pihak yang ingin bermain," singkatnya.

Masrukhan mengaku mendukung semen Rembang segera beroperasi. Kebutuhan semen saat ini sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilaksanakan Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar Pranowo. Keberadaan pabrik semen juga membawa efek berantai yang akan meningkatkan pertumbugan ekonomi Rembang.

Namun demikian, pemerintah harus menyelesaikan lebih dulu konflik di masyarakat. Penolakan semen terjadi, menurutnya, karena kesalahan pendekatan pada awal pendirian pabrik yang dilakukan pada pemerintahan era sebelumnya.

"Maka dari itu sekarang kalau Amdal harus direvisi ya revisi dengan pendekatan dialogis. Saudara Ganjar sebenarya sudah melakukan itu. Sekarang diperlukan perhatian semua pihak pemangku kepentingan," jelasnya.

Tak boleh dilupakan juga bagaimana meminimalisasi masuknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain dalam konflik ini.

"Meminimalisir pihak-pihak yang bisa memperkeruh. Hindari kepentingan politis. Kalau ini dilakukan saya optimis pabrik semen akan terwujud," pungkasnya.