Polisi selidiki omongan Ruhut 'perusahaan taksi kerahkan sopir demo'
Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, demonstrasi sopir taksi konvensional yang sempat diwarnai kericuhan digerakkan oleh perusahaan taksi. Ruhut bahkan menuding setiap sopir diberi uang Rp 100 ribu agar ikut demo dan jika menolak diancam akan diberhentikan.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya akan menyelidiki hal itu. Jika terbukti, pihaknya akan memanggil perwakilan perusahaan.
"Kalau misalnya kita lidik, terbukti bahwa dia melawan hukum, pasti kita akan panggil. Kita akan selidiki dulu," kata Iqbal, Rabu (23/3).
-
Apa dampak demo buruh pada lalu lintas? Banyaknya massa berimbas arus lalu lintas di Bekasi dan sekitarnya pada Kamis (30/11).
-
Mengapa demo buruh dilakukan? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Siapa yang ikut demo? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
-
Siapa saja yang ikut demo? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Dimana demo buruh berlangsung? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Kalau terbukti melawan hukum pasti akan diproses pidana," lanjutnya.
Sebelumnya, Ruhut Sitompul menyebut, demonstrasi ribuan sopir itu digerakkan oleh perusahaan. Setiap sopir, lanjutnya, diberi uang Rp 100 ribu.
"Mereka dipaksa ikut demo. Kalau gak ikut, diancam diberhentikan," kata Ruhut saat dihubungi merdeka.com, Rabu.
Hal itu diketahuinya dari sopir taksi yang ditumpangi saat dirinya dalam perjalanan dari rumah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar 10 hari lalu. Sang sopir yang mengetahui jika Ruhut anggota DPR, menceritakan semua yang dia ketahui.
Anggota Komisi III DPR ini mengaku telah mengetahui demonstrasi besar-besaran sopir taksi saat dia menumpang taksi tersebut. Saat itu, dia mengingatkan sang sopir untuk tidak ikut demonstrasi.
"Saya bilang ke dia, enggak usah lah kamu ikut-ikut. Pikirkan lah keluargamu," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Praktik pungutan liar kembali marak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaVideo sopir taksi online dipukul penumpang viral di media sosial. Ternyata, pelaku anggota polisi dan memaksa korban mencabut laporan dengan uang damai.
Baca SelengkapnyaSopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan dirinya akan mengecek kebenaran video pungli di Kapuk Muara tersebut.
Baca SelengkapnyaSeorang sopir truk yang melintas di kawasan Jalan Raya Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merekam banyaknya aktivitas pungli.
Baca SelengkapnyaAksi pemukulan yang dialami oleh sopir taksi online bernama Rizki Fitrianda yang viral di media sosial menjelaskan mendapat order penumpang dari kawasan Sency
Baca SelengkapnyaDua turis itu berulang kali meminta untuk turun, tetapi mobilnya terus melaju sambil memalak dua bule.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengomunikasikan tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.
Baca SelengkapnyaMereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta tarif dan insentif yang layak.
Baca SelengkapnyaSebuah rekaman video memperlihatkan sopir bus menjadi korban pungutan liar (pungli) di kawasan Thamrin City.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa ini menuntut persoalan mengenai tarif di mana potongan yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 persen hingga 30 persen.
Baca SelengkapnyaSeorang sopir truk tak terima dihentikan oleh petugas Dinas Perhubungan yang diduga tak berizin.
Baca Selengkapnya