Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi NasDem imbau FPI tak demo usai Rizieq ditetapkan tersangka

Politisi NasDem imbau FPI tak demo usai Rizieq ditetapkan tersangka Habib Rizieq diperiksa di Polda Metro. ©2017 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi mengimbau agar massa FPI tidak menggelar demonstrasi atas ditetapkannya Rizieq sebagai tersangka.

"Enggak usah demo-demo," kata Taufiq di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Dia mencontohkan, massa pendukung menggelar demonstrasi menuntut agar pimpinan partai politik yang terjerat kasus hukum tidak ditindak. Kekuatan massa ini tidak diperbolehkan karena dapat mempengaruhi proses hukum.

Orang lain juga bertanya?

"Katakan lah parpol yang massanya jutaan lantas melakukan demo habis-habisan agar pimpinannya yang menyangkut hukum tidak boleh ditindak itu kan berbahaya," terangnya.

Oleh sebab itu, politisi NasDem ini berharap Polri memiliki punya cukup bukti untuk menjerat Rizieq. Polri diminta bersikap profesional dalam mengusut kasus pelecehan Pancasila itu. Dia tidak ingin penegakan hukum kasus Rizieq mendapat intervensi dari kepentingan atau kekuatan politik tertentu.

"Saya berharap alat bukti itu ada semuanya kalau memang alat bukti ada semuanya tetap beranjak pada praduga tidak bersalah maka berilah kesempatan pada hukum untuk bekerja. Saya berharap tidak ada orang yang melakukan intervensi politik di situ tidak boleh melakukan pressure agar kemudian dibebaskan," tutupnya.

Sebelumnya, Rizieq Syihab resmi ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik melakukan beberapa kali rangkaian gelar perkara. Dinilai telah memenuhi unsur penodaan Pancasila seperti yang disangkakan, Rizieq pun dijerat Pasal 154 a KUHP tentang Penodaan terhadap Lambang Negara dan Pasal 320 KUHP tentang Pencemaran Terhadap Orang yang Sudah Meninggal.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reaksi Kubu Aiman Witjaksono Usai Polisi Naikkan Kasus Tudingan 'Polisi Tak Netral' ke Penyidikan
Reaksi Kubu Aiman Witjaksono Usai Polisi Naikkan Kasus Tudingan 'Polisi Tak Netral' ke Penyidikan

Polda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya
Netralitas Polri di Pemilu Tak Perlu Diragukan, Ada Aturannya
Netralitas Polri di Pemilu Tak Perlu Diragukan, Ada Aturannya

Rizaldy mempertanyakan jika ada usulan pembentukan Panitia Kerja Polri dari DPR.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Oknum Polisi Jangan Coreng Netralitas Kapolri
Komisi III: Oknum Polisi Jangan Coreng Netralitas Kapolri

Hal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.

Baca Selengkapnya
Belum Ada Bukti, Panja Netralitas Polri Dinilai Tak Tepat Dilakukan
Belum Ada Bukti, Panja Netralitas Polri Dinilai Tak Tepat Dilakukan

Efriza khawatir tudingan ketidaknetralan Polri hanya untuk mendongkrak simpatik publik.

Baca Selengkapnya
IPW Desak Polda Metro Tunda Proses Hukum Aiman Witjaksono, Ini Alasannya
IPW Desak Polda Metro Tunda Proses Hukum Aiman Witjaksono, Ini Alasannya

“Mendorong Kapolda metro Jaya Irjen Karyoto menunda sementara proses hukum terhadap Aiman Witjaksono," kata Ketua IPW

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya
VIDEO: Natsir Jamil PKS Sentil Polri Kasus Aiman: Harus Bisa Bedakan Kritik atau Penghinaan!
VIDEO: Natsir Jamil PKS Sentil Polri Kasus Aiman: Harus Bisa Bedakan Kritik atau Penghinaan!

Natsir Djamil mengatakan dalam Pemilu 2024 setiap orang bebas berpendapat.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Aiman Enggan Komentari Pelaporannya di Polda Metro: Demokrasi harus Tetap Tumbuh
Aiman Enggan Komentari Pelaporannya di Polda Metro: Demokrasi harus Tetap Tumbuh

Aiman dilaporkan ke polisi akibat pernyataan terkait netralitas polisi di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Harus Ada Pembuktian soal Ketidaknetralan Polri di Pemilu 2024
Harus Ada Pembuktian soal Ketidaknetralan Polri di Pemilu 2024

DPR bisa menambahkan kewenangan Bawaslu untuk menindak oknum Polri yang tidak netral.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu
Bawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu

Dia menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita profokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.

Baca Selengkapnya