Polres Pamekasan redam kericuhan warga vs petugas PLN

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Aparat Polres Pamekasan, Jawa Timur, berupaya meredam kericuhan yang terjadi antara warga dengan petugas PLN dalam operasi penertiban arus listrik (Opal) yang digelar PLN Pamekasan, Jawa Timur, di Desa Plakpak.

"Kami telah memerintahkan Kapolsek agar berupaya melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan ini, agar situasi segera reda," kata Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman, seperti diberitakan Antara, Rabu (20/9).

Kapolres menjelaskan, pelibatan petugas kepolisian dalam operasi penertiban oleh pihak PLN itu atas permintaan petugas PLN agar kegiatan mereka berlangsung lancar sesuai harapan.

Orang lain juga bertanya?

Hanya saja, fakta di lapangan berbeda, bahkan masyarakat melakukan perlawanan, karena tidak terima KWH meter mereka disita. Tidak kurang dari seribu orang, mengepung petugas PLN dan polisi dari Brimob Polda Jatim yang hendak melakukan penertiban jaringan listrik di desa itu.

Mereka memaksa petugas PLN memasang kembali KWH meter yang telah disita petugas PLN itu, bahkan mereka mengancam akan merusak dan membakar mobil petugas apabila permintaan mereka tidak dilakukan.

Tidak hanya itu, saja, sebagian warga yang menutup akses jalan di dusun itu juga membawa pentungan, bahkan ada yang membawa celurit. Di antara mereka ada yang mengambil batu, dan sebagian membawa bensin.

Warga ini mengancam akan membakar semua mobil petugas PLN apabila KWH meter yang disita petugas itu tidak dipasang lagi.

"Dulu meteran kami (KWH meter) disita, katanya mau dikembalikan, tapi sampai saat ini belum dikembalikan juga. Jangan sewenang-wenang, PLN ini, karena kami membayar setiap bulannya dan biaya kami tidak sedikit," teriak salah seorang warga dengan nada emosi.

Demi pertimbangan keamanan, maka petugas terpaksa memasang kembali 3 unit KWH meter yang telah disita itu. Pihak PLN APJ Pamekasan sebelumnya merilis, kasus pencurian aliran listrik yang dilakukan warga dengan cara melakukan sambungan ilegal dan merusak KWH meter tergolong tinggi, bahkan cenderung naik setiap tahunnya.

Pada tahun 2010, perusahaan mencatat, pencurian aliran listrik untuk Kabupaten Pamekasan sekitar sekitar 19 persen dari total penggunaan normal, dan pada akhir 2013 naik menjadi 23 persen.

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan PLN dengan berbagai pendekatan, baik melalui tokoh masyarakat, ulama pengasuh pondok pesantren, serta melalui pendekatan petugas keamanan.

"Langkah operasi penertiban arus listrik (Opal) ini sebenarnya merupakan langkah terakhir yang kami lakukan," ucap Manajer PLN APJ Pamekasan Abbas Santoso. (mdk/hhw)