Polri dan BPOM Sinergitas Pemberantasan Kejahatan Obat dan Makanan
Sigit mengatakan, pihaknya mendukung penuh apa yang menjadi program dan kebijakan BPOM dalam melaksanakan tugasnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Pertemuan ini digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan itu, Sigit mengatakan, pihaknya mendukung penuh apa yang menjadi program dan kebijakan BPOM dalam melaksanakan tugasnya.
"Ada beberapa hal yang tentunya menjadi catatan kami tadi bagaimana kita meningkatkan kerjasama yang nanti akan kita tuangkan di dalam penyempurnaan MoU dan PKS-PKS kita, khususnya untuk menjaga agar kualitas baik makanan dan obat-obatan serta minuman ini betul-betul bisa terus terjaga," kata Sigit kepada wartawan, Jakarta, Jumat (10/1).
Pengembangan UMKM
Menurutnya, di sisi lain BPOM tentunya juga punya program untuk terus mengembangkan dan mendukung UMKM. Oleh karena itu, Polri dilibatkan untuk melakukan pendampingan.
Sehingga, pencapaian target UMKM agar bisa bertambah dan UMKM bisa naik kelas menjadi UMK.
"Namun, di sisi lain barang-barang namun jenis-jenis makanan yang diproduksi tetap higienis dan memiliki standar kualitas kesehatan yang terjaga," ujarnya.
"Dan ini di sisi lain tentunya juga akan mendorong pemasukan bagi negara sekaligus terus bisa mengembangkan dan mendorong pelaku usaha untuk terus bisa bertumbuh di Indonesia," sambungnya.
Pemberantasan Mafia
Di sisi lain, Korps Bhayangkara juga sepakat untuk melakukan pemberantasan penindakan terkait dengan pelaku-pelaku mafia.
"Yang tentunya kita tahu bahwa bagaimana kita bisa terus menjaga dan menurunkan harga obat agar terjangkau karena memang salah satu yang mahal adalah bahan baku," tegasnya.
"Tentunya kita juga mendorong Balai POM agar industri obat di dalam negeri juga bisa terbangun dan harga obat betul-betul bisa terjangkau dan sesuai dengan harapan masyarakat," sambungnya.
Sementara, Ikrar mengaku, bahagia dengan adanya audiensi berama Kapolri beserta jajarannya. Dalam kegiatan itu, dua lembaga tersebut membahas soal kepentingan negara.
"Kita ketahui bahwa BPOM berdasarkan UU memiliki tupoksi peran yang berhubungn dengan menjamin kemanan makanan, dan minuman serta obat-obatan, juga menjami kualitasnya juga menjamin standarnya, kemanfaatnyaa, tentu juga dalam konteks pengayoman kepada msy dalam hal perlindungan dan pengawasan obat dan makanan," ujar Ikrar.
"Dalam konteks kerja kita pahami bahwa kontribusi obat dan makanan di indonesia itu cukup besar, hampir 400miliar usd, yang tentu saja itu sangat luas mulai dari obat, makanan, minuman dan seterusnya," sambungnya.
Dalam konteks itu lah, keduanya bersepakat untuk bersinergi sesuai dengan tupoksi BPOM yaitu perlindungan terhadap makanan, minuman, obat-batan, suplemen dan kosmetik.
"Beberapa poin yang kami bicarakan, pertama ada tugas juga dari presiden seperti yang sudah saya sampaikan bahwa BPOM juga harus berkontribusi untuk meningkatkan peran terhadap UMKM," ucapnya.
"Kita tahu jumlah UMKM di seluruh Indonesia itu pelakunya 66 juta, tapi yanv berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, obat tradisional, jamu-jamuan dan sebagainya itu kurang lebih 18 juta," tambahnya.
Namun, berdasarkan data yang dimilikinha tercatat ada 4,7 juta pelaku usaha di bidang obat, makanan dan sebagainya. Kemudian, untuk yang terdaftar atau terregistrasi produk makanan mencapai 60 ribu.
"Kalau diikutkan prodak industri rumah tangga 400ribuan. Jadi dengan demikian maka target instruksi tadi ini kita berharap ingin berkolaborasi dengan Polri, karena ada keterbatasan BPOM," paparnya.
"Kita punya unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia jumlahnya cuma 76, kemudian kita punya pegawai di seluruh indonesia cuma 6.700. Tentu beda dengan Polri sebagai pengayom masyarakat sampai kepada terdepan; ada polsek, polres, polrestabes, polda dan setingkat nasional yang jumlahnya ratusan ribu," pungkasnya.
