Polri Koordinasi dengan PPATK Terkait Dugaan Pencucian Uang Para Crazy Rich

Merdeka.com - Polri turut merespons temuan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas dugaan adanya penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan sejumlah orang dengan label crazy rich, melalui investasi bodong.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyatakan bahwa penyidik terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengungkapan kasus yang sejauh ini dinilai meresahkan masyarakat Indonesia itu.

"Kita lakukan koordinasi terkait hal ini," tutur Whisnu saat dihubungi, Senin (7/3).

Whisnu mengimbau agar masyarakat dapat waspada dalam menginvestasikan asetnya. Termasuk dapat mengadukan kepada kepolisian apabila merasa dirugikan oleh pihak-pihak terkait perkara dugaan penipuan investasi.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menganalisis dugaan adanya penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus investasi ilegal.

PPATK menemukan adanya transaksi terkait dengan pembelian aset mewah yang wajib dilaporkan oleh penyedia barang dan jasa, dalam hal ini yakni mereka yang kerap dijuluki crazy rich. Namun, para penyedia barang dan jasa tersebut tak melaporkannya kepada PPATK.

"Mereka yang kerap dijuluki crazy rich ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema ponzi," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Adapun, aset yang diduga dibeli berupa kendaraan, rumah, perhiasan serta aset lainnya yang wajib dilaporkan oleh penyedia barang dan jasa kepada PPATK. Atas dasar itu, menurut Ivan, dugaan penipuan yang mereka lakukan semakin menguat.

Ivan menyebut, pihaknya tidak hanya mendeteksi aliran dana investasi bodong, namun juga dari kepemilikan berbagai barang mewah yang belum semuanya dilaporkan oleh penyedia barang dan jasa.

"Setiap penyedia barang dan jasa wajib melaporkan laporan transaksi pengguna jasanya atau pelanggan kepada PPATK, dengan mempedomani penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang telah diatur dalam Peraturan PPATK," kata Ivan.

Ivan menyebut, sejatinya penyedia barang dan jasa wahib melaporkannya kepada PPATK. Hal tersebut diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Dalam UU mengatur secara tegas pengenaan sangsi bila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya," kata dia.

Reporter: Nanda Perdana Putra