PPP buka posko pengaduan soal keberatan program Full Day School

Merdeka.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang keberatan dengan pelaksanaan Full Day School. Kebijakan Full Day School berjalan setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengatakan, pembuatan posko merupakan respon atas keluhan masyarakat terhadap kebijakan Full Day School. Fraksi PPP mengaku banyak masyarakat yang menolak kebijakan tersebut.

"Kami PPP kebanjiran protes dari berbagai lapisan masyarakat. Maka kami membuat posko bagi masyarakat yang keberatan Full Day School," kata Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).

Reni menyebut, kebijakan ini tidak melalui kajian yang komperhensif. Komisi X DPR telah menanyakan masalah kajian Full Day School ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi.

Namun, kata Reni, Mendikbud tidak menyatakan telah melakukan kajian dan secara tiba-tiba Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2017 dikeluarkan.

"Makanya ketika ditanya mana hasil kajiannya? Menteri tidak mengeluarkan it‎u," tegasnya.

Lebih lanjut, saat ini pendidikan di Indonesia belum maksimal. Hal ini karena disebabkan sejumlah faktor semial sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Berdasarkan data, sekitar 65 persen kondisi sekolah di Indonesia berada dibawah standar pelayanan minimum.

"Sekolah di Indonesia itu 65 persen masih dibawah standar pelayanan minimum. Itu artinya belum mencapai pendidikan yang diharuskan," ujarnya.

Di lokasi sama, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Rembang Zaimul Umam menuturkan, dampak kebijakan Full Day School juga terjadi di lingkungan pesantren. Zaimul menerangkan, orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren mengeluhkan program mengeluhkan program FDS.

Masalahnya, banyak santri yang tidak bisa mengaji di sore hari karena kelelahan karena hampir setengah hari mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Orang tua protes anak kecapean enggak ikut kegiatan di pesantren. Pulang sampai pesantren, sampai pondok saya itu jam 5. Padahal sebelumnya jam 1 sampai pondok, jam setengah 2 bisa ikut kegiatan di pesantren," tandasnya.

Sementara itu, Reni menambahkan, pihaknya menyambut baik langkah Presiden Jokowi yang meminta kebijakan Full Day School dihentikan sampai ada kajian yang komprehensif. Akan tetapi, hingga saat ini belum diketahui perkembangannya.

"Presiden meminta untuk dihentikan sementara menunggu kajian, dan konon akan dikeluarkan Perpres. Sampai saat ini terus terang kami belum tahu progresnya," ungkapnya.

Oleh karena itu, Reni mengklaim posko pengaduan menjadi penting sebagai legitimasi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Seluruh laporan pengaduan akan dijadikan rekomendasi resmi untuk sampaikan ke pemerintah baik Presiden Jokowi atau Kemendikbud.

"Kalo hari ini saya mengatakan banyak penolakan Full Day School, mungkin menteri tidak percaya. Tapi dengan posko ada buktinya," pungkasnya.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang ingin melaporkan keluhan terkait kebijakan Full Day School bisa melalui berbagi cara, seperti menghubungi telepon, sms atau WhatsApp ke nomor 081297551116.

Selain itu, aduan juga bisa disampaikan ke Facebook Pengaduan FDS PPP, Twitter @pengaduan_fds, dan email fppp.pengaduan.fds@gmail.com