Praperadilan eks Walkot Makassar jilid dua digelar pekan depan

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Eks Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, kembali mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Gugatan kedua ini dilayangkan Ilham karena KPK kembali mengeluarkan sprindik atas dirinya.

Atas hal tersebut pun, Humas PN Jaksel, Made Sutisna pun sudah memberikan jadwal untuk menggelar sidang praperadilan tersebut serta nama hakim tunggal yang akan memimpin jalannya persidangan.

"Benar. Sudah di-register dengan nomor perkara 55/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL. Hakimnya Amat Khusairi. Sidang tanggal 25 juni 2015," kata Made di PN Jaksel, Kamis (18/8).

Orang lain juga bertanya?

Seperti diketahui, penerbitan Sprindik baru itu dilakukan lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan gugatan praperadilan dari Ilham. Hakim Yuningtyas Upiek menyatakan bahwa penyidikan KPK terhadap Ilham tidak sah.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ilham Arief Sirajudidin bersama Direktur Utama PT Traya Tirta, Hengki Widjadja sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar pada 7 Mei 2014.

Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tak terima menyandang status tersangka dari lembaga antirasuah, Ilham pun melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal, Yuningtyas Upiek Kartikawati yang memimpin persidangan pun mengabulkan gugatan Ilham.

Dalam putusannya itu, Hakim Upiek menyebut sejumlah bukti yang dihadirkan KPK dalam praperadilan dapat dimentahkan karena lembaga antirasuah itu tidak dapat menunjukkan bukti asli.

Hakim Upiek pun membacakan dengan lengkap beberapa salinan sebagai bukti yang tidak disertai bukti berkas asli seperti bukti LHP BPK nomor 02/HP/XIX/03/2012 tertanggal 27 Maret 2013, juga beberapa salinan berita acara permintaan keterangan yang tidak disertai aslinya. (mdk/eko)