Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Protes Siswa SMA Kupang: Buat Masuk Kampus Negeri Bukan dengan Sekolah Jam 5 Pagi

Protes Siswa SMA Kupang: Buat Masuk Kampus Negeri Bukan dengan Sekolah Jam 5 Pagi SMA Negeri 1 Kupang Sekolah Jam 5 Pagi. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - SMA Negeri 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sekolah keempat menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 Wita. Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, mengatakan kebijakan ini untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja.

Lalu apa kata para murid SMA Negeri 1 Kupang setelah mulai bersekolah pukul 5.30 Wita.

Para siswa sangat berharap pemprov mengkaji ulang kebijakan tersebut. NR menilai, masuk sekolah pukul 5.30 Wita tidak siswa-siswi makin cerdas, malah sebaliknya.

Menurutnya, kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 Wita oleh pemerintah provinsi NTT membuat mereka tidak fokus belajar dalam kelas. Karena mengerjakan pekerjaan rumah hingga tengah malam. Kemudian pagi harinya harus segera bangun karena masuk sekolah semakin cepat. Akhirnya yang terjadi di kelas siswa menahan kantuk.

"Sekolah jam lima ini bukan buat siswa semakin cerdas, tapi semakin buat siswa kalau datang sekolah makin ngantuk, sehingga dengan itu mereka tidak fokus belajar, nah itu otomatis tidak ada yang masuk dalam otak," protes NR, Rabu (1/3).

sma negeri 1 kupang sekolah jam 5 pagi

Dia meminta pemerintah Provinsi NTT mencabut kembali kebijakan dan mengkaji ulang penerapan aturan tersebut. Dia menduga kebijakan itu dibuat hanya untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT agar masuk dalam 200 terbaik di Indonesia dan lulusan asal NTT bisa masuk perguruan tinggi akreditasi A seperti UI dan UGM.

"Nah untuk tembus UI atau UGM ya bukan dengan cara sekolah jam lima ini. Saya mau kaji ulang dan batalkan saja," kata NR meminta.

Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kupang Bidang Akademik, Sandi Paliama mengatakan, pihak sekolah tetap menjalankan kebijakan itu demi melatih karakter dan kedisiplinan siswa.

"Kalau memulai satu yang baru memang agak ini, tapi kita berharap anak-anak kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Karena mau tidak mau ini untuk kebaikan karakter dan lain sebagainya, dan yang diharapakan kami ada perubahan," ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi mengatakan, gubernur NTT selalu mendorong agar SMA dan SMK dapat masuk ke dalam sekolah unggulan.

Ada 10 sekolah yang akan menerapkan kebijakan ini. Yakni SMA Negeri 1 Kupang, SMA Negeri 2 Kupang, SMA Negeri 3 Kupang, SMA Negeri 5 Kupang, SMA Negeri 6 Kupang, SMK 5, SMK 4, SMK 3, SMK 2, dan SMK 1 Kupang.

Kebijakan ini masif bersifat uji coba. Evaluasi dilakukan selama satu bulan ke depan dan akan memilih dua sekolah unggulan.

"Disepakati jam masuk sekolah pada pukul 05.00 pagi dan dikhususkan untuk siswa kelas XII yang telah tergabung ke dalam 10 sekolah ini. Hal dimaksud agar para pendidik dengan pembelajaran dengan materi tertentu bersifat kolaboratif yang melibatkan akademisi dari kampus di NTT dan kampus ternama di pulau Jawa," ujarnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPRD NTT Dukung Aturan Masuk Sekolah 05.30 Dicabut: Kebijakan Viktor Laiskodat Tidak Mendasar!
DPRD NTT Dukung Aturan Masuk Sekolah 05.30 Dicabut: Kebijakan Viktor Laiskodat Tidak Mendasar!

PJ Gubernur NTT Ayodhia Kalake akan mencabut sejumlah kebijakan sekolah masuk jam 05.30 WITA

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur NTT Cabut Kebijakan Sekolah Jam 5.30 Pagi yang Dibuat Victor Laiskodat
Pj Gubernur NTT Cabut Kebijakan Sekolah Jam 5.30 Pagi yang Dibuat Victor Laiskodat

Mulai hari ini, 21 September 2023, jam masuk sekolah dikembalikan ke jadwal masuk semula yaitu jam 7.00 Wita.

Baca Selengkapnya
Usulkan Sekolah Gratis, DPRD DKI Minta Pemprov Jakarta Revisi Perda soal Pendidikan
Usulkan Sekolah Gratis, DPRD DKI Minta Pemprov Jakarta Revisi Perda soal Pendidikan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikannya sedang mengkaji rencana sekolah gratis.

Baca Selengkapnya
Selain Praktik Cuci Nilai di SMA Negeri Depok, Diduga Ada Jual Beli Kuota Siswa Berkebutuhan Khusus
Selain Praktik Cuci Nilai di SMA Negeri Depok, Diduga Ada Jual Beli Kuota Siswa Berkebutuhan Khusus

Dinas Pendidikan Depok mencarikan sekolah agar 51 siswa itu dapat diterima di sekolah swasta.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Provinsi Ini Sudah Jalankan Program Makan Siang Gratis
Ternyata, Provinsi Ini Sudah Jalankan Program Makan Siang Gratis

Penerapan makan siang gratis yang telah dimulai itu juga kata dia, sebagai bagian dari langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Baca Selengkapnya
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan

Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Baca Selengkapnya
KPAI Minta PPDB Zonasi Dievaluasi, Ini Alasannya
KPAI Minta PPDB Zonasi Dievaluasi, Ini Alasannya

Ia mengatakan pemetaan tersebut penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.

Baca Selengkapnya
Menteri Jokowi Sidak Zonasi PPDB di SMA Tangsel, Begini Temuannya
Menteri Jokowi Sidak Zonasi PPDB di SMA Tangsel, Begini Temuannya

Inspeksi dilakukan usai puluhan warga melakukan aksi protes di depan pintu gerbang SMA Negeri 5 Tangsel.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Sekolah di Jateng Ini Terdampak PPDB Sistem Zonasi, Rumah Warga Sampai Disulap Jadi Ruang Kelas
Sejumlah Sekolah di Jateng Ini Terdampak PPDB Sistem Zonasi, Rumah Warga Sampai Disulap Jadi Ruang Kelas

Beberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

Baca Selengkapnya
KPU Larang Capres Kampanye ke Sekolah, Hanya Diizinkan di Kampus pada Sabtu-Minggu
KPU Larang Capres Kampanye ke Sekolah, Hanya Diizinkan di Kampus pada Sabtu-Minggu

KPU bakal melarang kampanye di sekolah meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.

Baca Selengkapnya
Jurusan IPA IPS dan Bahasa Dihapus di SMA, Ini Penjelasan Kemendikbud
Jurusan IPA IPS dan Bahasa Dihapus di SMA, Ini Penjelasan Kemendikbud

Peniadaan jurusan di SMA sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021.

Baca Selengkapnya