Proyek Kampung Bahari Semarang terkendala pembebasan lahan
Merdeka.com - Memastikan berbagai program pembangunan berjalan lancar, Senin (10/7) Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung di Lokasi Kampung Bahari Tambaklorok, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Dari pantauan dan evaluasi di Lapangan bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bappeda Kota Semarang, diketahui proyek sudah berjalan 87 persen dari target penyelesaian pada bulan Oktober 2017 mendatang.
Berdasarkan hasil evaluasi, juga ditemukan adanya kendala terkait pembebasan lahan. Dari total 52 rumah yang akan dibebaskan pada anggaran perubahan, masih ada beberapa yang enggan untuk dilakukan pembebasan.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Mengapa warga Latimojong menolak harga pembebasan lahan? Cones mengaku pasca kejadian tersebut keluarganya mengalami trauma. Bahkan, anaknya enggan berangkat ke sekolah. 'Anak saya trauma dan tidak masuk sekolah karena peristiwa kemarin. Untuk sementara kami menenangkan diri di rumah kerabat,' ucapnya.
-
Di mana lokasi rumah yang susah dijual? Properti di daerah terpencil dengan lalu lintas padat atau minim fasilitas jauh lebih sulit dijual daripada properti yang berlokasi strategis.
-
Siapa yang menjual sebagian lahan rumah? Sebagai hasilnya, keduanya sepakat untuk memecah lahan yang mereka miliki dan menjual lebih dari sebagian lahan tersebut kepada keluarga yang sekarang menjadi tetangga.
-
Di mana eksekusi lahan terjadi? Kericuhan terjadi saat eksekusi lahan 1 hektare dan ruko enam pintu di Jalan Baru, Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin (18/12).
-
Kenapa warga tidak boleh membangun rumah berdempetan di Desa Kondangjajar? Dari cerita tokoh setempat, sosok ini meminta area dikosongkan karena merupakan jalur perlintasan kalangan tak kasat mata.
Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi ini meminta, pihak kontraktor untuk melakukan pendataan yang akan segera ditindaklanjuti dengan pendekatan langsung.
"Hasil evaluasi, masih ada 52 rumah yang harus dibebaskan lahannya pada anggaran perubahan. Sudah banyak yang setuju dan mendukung tetapi ada juga yang belum," ungkap Hendi.
Hendi merasa optimis, proyek ini harus terealisasi mengingat nilai kemanfaatan yang sangat besar untuk warga masyarakat dan nelayan. "Namun, saya optimis warga akan memahami jika diberikan pemahaman dan pendekatan budaya," ujar Hendi.
Tak hanya mengentaskan kawasan dari kekumuhan, Hendi juga membeberkan proyek Kampung Bahari ini juga akan memberikan akses yang jauh lebih nyaman dan bagus bagi warga serta nelayan.
"Di antaranya akses jalan yang semula hanya 5 meter akan dibetonisasi dan dilebarkan hingga 20 meter serta rehabilitasi pasar dan tempat pelelangan ikan," beber Hendi.
Proyek Kampung Bahari yang digagas oleh Presiden Joko Widodo ini, menurut Hendi, direncanakan targetnya harus rampung dalam 2 tahun anggaran.
Saat menemui kontraktor, Hendi juga ingin memastikan ketepatan waktu agar proyek Kampung Bahari dapat terselesaikan sesuai kontrak yakni pada bulan Oktober tahun ini.
"Dari hasil evaluasi, ditemui pula kendala sosial di mana jalur menuju lokasi pembangunan banyak dipakai untuk hajatan warga," terangnya.
Menanggapi hal ini, Hendi menambahkan, pihaknya meminta adanya komunikasi yang lebih intensif antara pihak kontraktor, pihak kelurahan, pihak kecamatan serta warga masyarakat sekitar proyek berlangsung.
"Proyek pembangunan Kampung Bahari ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar serta mampu menjadi solusi bagi penataan kawasan kumuh sehingga memberi kenyamanan bagi warga masyarakat. Selain itu, nantinya perahu nelayan akan diberi kemudahan akses sehingga bisa parkir di dekat rumah warga atau perkampungan masing-masing," pungkas Hendi. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaWarga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.
Baca SelengkapnyaProyek pembangunan ruas jalan tol seksi I Semarang - Sayung yang dilakukan pemerintah pada tahun 2023 berimbas pada ekosistem lingkungan hidup.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaAngka ini muncul dengan asumsi satu rumah membutuhkan luas tanah 60 meter persegi.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaBak film Up, rumah ini jadi rumah satu-satunya di tengah proyek pembangunan Tol Cijago.
Baca SelengkapnyaAda komunikasi tidak berjalan baik antara aparat mengawal proses relokasi dengan warga yang menolak pembangunan Proyek Rempang Eco City.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.
Baca SelengkapnyaWali Kota Danny Pomanto mengaku Pemkot Makassar mempunyai novum atau bukti baru yang sudah diajukan melalui peninjauan kembali (PK) ke MA.
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu didapatnya setelah Bahlil bermukim selama dua hari di Pulau Rempang.
Baca Selengkapnya