Puluhan Daerah di Sumut Masuk Zona Merah PMK
Merdeka.com - Sedikitnya 20 daerah di Sumatera Utara (Sumut) masuk dalam zona merah penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menjangkiti hewan ternak.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap, mengatakan ada tiga daerah di zona kuning dan 10 wilayah masuk zona hijau.
“Kami sudah mulai melakukan pengetatan di perbatasan. Bekerja sama dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan lainnya di pintu-pintu masuk Sumut,” katanya, Rabu (13/7).
-
Kenapa sapi di TPA Putri Cempo berbahaya? Sapi-sapi tersebut dinilai tidak layak konsumsi karena dagingnya mengandung timbal di atas ambang batas.
-
Bagaimana jika makanan hewan terkontaminasi? Menurut Dana Hunnes, asisten profesor di Fielding School of Public Health di University of California, Los Angeles (UCLA), mengonsumsi pet food bisa berbahaya bagi manusia jika makanan tersebut terkontaminasi.
-
Siapa yang melarang membawa kucing busok? Mitos Masyarakat Pulau Raas juga melarang warga pendatang membawa pergi kucing busok keluar pulau.
-
Kenapa sapi betina boleh dikurbankan di Sumut? “Dan diperbolehkan dalam berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Sebagaimana mengacu pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Kuraz dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bersabda,“ (aqiqah) untuk anak laki-laki adalah dua kambing dan untuk perempuan satu kambing. Baik berjenis kelamin jantan atau betina, tidak masalah.“ (An Nawawi, al-Majmu Syarh Muhazzab).
-
Kenapa pendaki dilarang membawa daging sapi? Pendaki juga harus mengikuti beberapa aturan, seperti dilarang membawa bahan makanan dari daging sapi dan perhiasan dari emas.
-
Apa itu zoonosis? Penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia.
Bukan hanya itu, perpindahan hewan ternak antar daerah juga diatur. Misalnya, hewan ternak dari zona merah dan kuning dilarang masuk ke zona hijau. Lalu, hewan ternak dari zona hijau yang bisa dibawa ke zona merah dan kuning dengan melengkapi surat keterangan bebas PMK.
Saat ini tercatat ada 7.015 ekor hewan ternak yang sakit. Lalu, ada 14.927 ekor hewan ternak yang terpapar PMK dan tersebar di 358 desa, di 23 kabupaten/kota.
"Sedangkan jumlah ternak yang mati sebanyak 17 ekor," ungkap Azhar.
Untuk memutus rantai penyebaran PMK, ada tahap awal Pemerintah Provinsi Sumut telah membagikan 1.600 vaksin ke tujuh kabupaten/kota. Kemudian, akan dilanjutkan dengan pembagian vaksin ke Deli Serdang, Batu Bara, Karo, Langkat, Asahan, Labuhanbatu, dan Padang Lawas.
“Sebanyak 10 ribu vaksin ini dalam seminggu selesai kami suntikkan pada ternak yang sehat di Sumut,” pungkas Azhar.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak kerbau dan sapi milik warga dilepasliarkan di jalan raya dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan Kota Mukomuko
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga harus memastikan lapak tersebut memiliki surat - surat yang lengkap, surat pernyataan kesehatan yang legal.
Baca SelengkapnyaDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menerbitkan surat edaran terkait dengan panduan pelaksanaan dam jemaah haji Indonesia 1445 H/2024 M.
Baca SelengkapnyaProvinsi NTT sudah tegas melarang masuknya hewan dari wilayah yang ditemukan berbagai kasus yang membahayakan ternak dan manusia.
Baca SelengkapnyaArif mengatakan untuk memastikan bahwa barang kiriman TKI dan TKW atau bukan, saat ini sudah ada integrasi sistem.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, kepolisian menerapkan restoratif justice sehingga pemilik hanya diminta buat pernyataan tidak diproses hukum.
Baca SelengkapnyaPenataan ini bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola penempatan dan pelindungan PMI yang lebih lebih baik.
Baca SelengkapnyaTahanan digunduli guna pemeriksaan identitas, badan atau kondisi fisik dan menjaga atau memelihara kesehatan serta mengidentifikasi penyakit.
Baca SelengkapnyaKetentuan rumah potong wajib memiliki sertifikat tersebut agar pemotongan unggas hingga daging dilakukan secara benar.
Baca SelengkapnyaHal tersebut dilakukan dalam rangka mencegah penyakit hewan, pengawasan lalu lintas media pembawa HPHK harus diperketat.
Baca SelengkapnyaPetugas juga melaksanakan pemeriksaan dokumen lalu lintas, serta pengawasan terkait kelayakan TPnHK.
Baca SelengkapnyaIndustri pengolahan susu nasional harus bisa menyerap semua susu peternak.
Baca Selengkapnya