Radikalisme pelajar & mahasiswa jadi bahan evaluasi penerapan kurikulum pendidikan

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Direktur Kemahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Didin Wahidin mengatakan kurikulum Pancasila dan keagamaan yang benar di kalangan pelajar dan mahasiswa perlu dibenahi. Sebab, paham radikal di kalangan mahasiswa dan pelajar ternyata sudah sangat membahayakan.

"Hasil survei Alvara membuat Kemenristekdikti terkaget-kaget. Sebab masuknya gerakan kemahasiswaan yang membuahkan deklarasi-deklarasi masih terus berkembang dan radikalisme di kalangan mahasiswa dan pelajar sangat mengkhawatirkan, sekaligus menjadin PR bagi Kemenristekdikti," katanya, Selasa (31/10).

Didin menjelaskan, ada 4.600 perguruan tinggi yang ada dan terdaftar di Kemenristekdikti. Dari sini ada disparitas sangat lebar antara perguruan tinggi paling hebat dan paling tidak hebat.

Orang lain juga bertanya?

Menurut Didin, lemahnya pendalaman pemahaman keagamaan di kalangan pelajar dan mahasiswa bisa menunjukkan sesuatu yang kurang pas dalam kurikulum. Selama ini paham radikal tumbuh pesat, padahal mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, dan mata kuliah keagamaan juga diadakan dan menjadi mata kuliah wajib.

Dia menjelaskan, selama ini ada kemungkinan kuat bahwa perguruan tinggi ada yang lalai soal bobot pembelajaran kebangsaan. Sebab banyak perguruan tinggi yang fokusnya hanya pada pemeringkatan, sedangkan di dalam kampusnya tak ada kegiatan kemahasiswaan termasuk yang sifatnya sosial dan keagamaan.

"Inilah kemudian kalau terjadi penurunan kaderisasi keanggotaan HMI, PMII, GMNI, IMM dan lainnya di universitas terkemuka maka kemudian diisi oleh organisasi dan komitmen keagamaannya lainnya yang kita ragukan bersama kebenarannya," katanya.

Didin menegaskan hasil survei Alvara Research Center yang menyatakan bahwa 23,4 persen mahasiswa dan pelajar terjangkit paham radikal akan dijadikan dasar masukan bagi Kemenristekdikti untuk memperkaya pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan ke depan, serta arah kebijakan yang akan diambil.

Sementara itu, Ketua Alumni Universitas Diponegoro Achmad Muqowam mengatakan, pandangan mahasiswa tentang khilafah memang sangat mengkhawatirkan karena mencapai 17,9 persen. Angka ini naiknya luar biasa dibanding 5 atau 10 tahun ke belakang.

"Dulu pada tahun 2009-2010 ketika bicara negara Islam angkanya masih dibawah. Sekarang sudah melompat luar biasa 17,9 perseb. Ini perlu dijadikan kewaspadaan kita semua," ujar Muqowam. (mdk/dan)