Raih Penghargaan BPK, Zainudin Amali Berhasil Ubah Wajah Kemenpora
Merdeka.com - Penantian kurang lebih 10 tahun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akhirnya terwujud. Hari ini, Menpora RI Zainudin Amali menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenpora RI Tahun 2019 di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7) pagi.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Untuk Kemenpora sendiri WTP kali ini merupakan perjuangan panjang selama kurang lebih 10 tahun. Terakhir opini WTP terukir pada tahun 2009, selanjutnya berturut-turut Kemenpora hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ditambah lagi tahun 2015 dan 2016 mengalami keterpurukan dengan menyandang opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.
-
Kenapa Pasuruan dapat WTP? Raihan prestasi Opini WTP ini berarti bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Pemkot Pasuruan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Mengapa Kementerian PUPR mengapresiasi kerja sama dengan WMO? Mengingat, kondisi cuaca juga berdampak pada bidang konstruksi dan pengoperasian infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia.
-
Kenapa WWF ke-10 di Bali penting untuk parlemen? 'Sebagai forum parlemen global pertama yang membahas isu air dan signifikansinya bagi keamanan dan kesejahteraan global, Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 menandakan komitmen parlemen untuk mengatasi permasalahan terkait air dan sanitasi melalui kemauan politik dan tindakan,' kata Putu di Nusa Dua Bali.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa saja poin penting WWF ke-10 di Bali? Menurut dia, ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam WWF ke-10 di Bali yaitu memastikan air sebagai salah satu agenda utama parlemen dan mendorong dialog parlemen di tingkat regional dan internasional dalam hal ini.Kedua, perspektif komunitas dan populasi lokal penting dalam upaya global kami untuk memastikan keadilan dan keamanan air-dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mempertimbangkan pengetahuan tradisional.
Hasil memuaskan yang diraih Kemenpora RI atas predikat WTP menjadi hal yang harus terus dipertahankan dan menjadi tanggung jawab atas keuangan negara yang masuk dalam anggaran Kemenpora.
"Hasil ini menggembirakan sekaligus menjadi tantangan kita untuk mempertahankan. Untuk meraih WTP adalah suatu usaha yang besar. Menurut saya mempertahankan jauh lebih berat dan lebih besar terhadap image yang kurang baik di masyarakat tentang Kemenpora," ujarnya.
Menpora RI percaya dengan menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dari tingkat pimpinan atas sampai staf paling bawah publik akan menilai bahwa ternyata terjadi perubahan yang baik di Kemenpora. Menpora RI bersama jajarannya bertekad menggerakkan Kemenpora hingga lima tahun ke depan dengan lima (5) program prioritas.
Program prioritas pertama yang menjadi konsen menteri yang pernah menjabat sebagai ketua DPD Golkar Jawa Timur ini adalah Perbaikan Tata Kelola yang selama ini menjadi kelemahan Kemenpora RI. Program prioritas kedua, ketiga dan keempat adalah tentang kepemudaan dan keolahragaan.
"Saya yakin jika tata kelolanya baik maka yang lain akan menjadi baik tapi jika tata kelolanya buruk maka pasti kegiatan dan program apapun tidak akan menghasilkan hasil yang baik," yakinnya.
Menpora RI juga melakukan review semua regulasi yang ada di kementerian yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan ini untuk mempercepat pelayanan publik. Kemenpora dulu lanjutnya, terkenal dengan pelayanan publik yang bertele-tele dan berbelit belit untuk itu harus diperbaiki.
"Semua tidak akan berhasil hanya dengan perintah dan arahan tanpa dukungan para pejabat. Saya berterima kasih kepada para pejabat mulai Pak Sesmenpora, semua deputi hingga ke bawahnya karena mendukung ini dan ini adalah hasil kita bersama-sama," ujarnya.
Menteri yang mampu membuat image Kemenpora RI secara bertahap menjadi lebih baik ini juga menekankan bahwa setiap program yang akan dikeluarkan harus jelas output, outcome dan kemanfaatannya di tengah masyarakat. "Jika ada program yang muncul tanpa bisa mengait lima program prioritas dan ukurannya tidak sesuai kemanfaatannya di tengah masyarakat maka harus dicoret dan diganti," urainya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaYasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaKemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaPenghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi di Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaKhofifah pernah dua kali gagal yakni pada Pilkada Jatim 2008 dan 2013 silam.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaOpini WTP ini untuk kelima kalinya secara berturut-turut diraih Kemenhan dan TNI sejak Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte
Baca Selengkapnyaetapi ia menyatakan bersama Anies Baswedan bertekad untuk membawa perubahan.
Baca Selengkapnya