Follow
Riset UI Sebut Penyaluran BLT Dana Desa Selama Pandemi Lebih Efektif
Merdeka.com - Penyaluran Dana Desa di masa pandemi dalam bentuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) dinilai jauh lebih efektif ketimbang sebelum ada wabah. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI.
Riset yang dilakukan LPEM FEB UI dari November-Desember 2020, penyaluran BLT Dana Desa lebih tepat sasaran di masa pandemi. Hal ini karena ditujukan kepada yang terdampak Covid-19 atau warga miskin yang terkena imbas akibat wabah ini.
Menurut Peneliti Klaster Kemiskinan, Sosial, Perlindungan, dan Pembangunan LPEM FEB UI, Teguh Dartanto, di masa pandemi pemerintah cukup sigap untuk perubahan penyaluran dana desa dan dijadikan bagian dari social assistance penanggulangan Covid-19 sehingga mengeluarkan BLT Dana Desa.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Kapan Dana Desa mulai diberikan? Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia.
-
Kenapa Dana Desa penting? Negara terus memberikan keberpihakan kepada desa untuk dapat menggali potensi yang dimilikinya supaya bisa mengangkat kesejahteraan bagi warganya.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
"Siapa yang menerima adalah masyarakat yang selama ini targeting-nya pusat dan verifikasi ke bawah. Nah, ini benar-benar community based," kata Teguh Dartanto saat memaparkan Diseminasi Hasil Riset 'Melihat Indonesia dari Angkasa: Covid-19, Dana Desa, dan Pemulihan Ekonomi Nasional' secara virtual, Senin (25/1/2021).
Menurut Teguh, perubahan mendasar dari penyaluran dana desa di masa pandemi adalah langsung dikirim ke Rekening Kas Desa (RKD) sehingga lebih cepat sampai. BLT Dana Desa menjadi anggaran yang wajib dianggarkan pemerintah desa.
Sedangkan sebelum pandemi, penyalurannya dilakukan bertahap mulai dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), baru ke Rekening Kas Desa (RKD). Proses ini dianggap tidak cepat. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya
Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data kemiskinan BPS penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.
Baca Selengkapnya
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya
Sekjen Kemensos Robben Rico mengatakan, cara sudah dilakukan sejak Januari 2021.
Baca Selengkapnya
Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) baru setengah dari target Rp297 triliun.
Baca Selengkapnya
Maurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Nilai transaksi uang elektronik meningkat 39,28 persen
Baca Selengkapnya