Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Romahurmuziy: Apa yang buat NKRI harus diubah jadi negara khilafah?

Romahurmuziy: Apa yang buat NKRI harus diubah jadi negara khilafah? Pembukaan Rapimnas II PPP. ©2017 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy mengaku tak habis pikir terhadap kelompok-kelompok yang ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara khilafah. Dia mempertanyakan mengapa NKRI harus diubah menjadi negara khilafah.

"Apa yang buat NKRI harus diubah menjadi negara khilafah, kalau NKRI sendiri sudah bisa meletakkan hukum Islam sebagai hukum positif," kata Romahurmuziy dalam acara Seminar Pencegahan Radikalisme Berbasis Agama yang dihadiri ribuan guru madrasah, di Semarang, Sabtu (12/8).

Romi, biasa Romahurmuziy disapa, menyatakan di Indonesia hukum Islam telah diakui sebagai hukum positif antara lain terimplementasi dalam UU Pernikahan, UU Perbankan Syariah, UU Haji, UU Pornografi dan Pornoaksi, UU Zakat dan lain sebagainya.

Orang lain juga bertanya?

Menurut Romi, peletakkan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia telah dilakukan bertahap sesuai dengan kedewasaan masyarakat dalam menerima hukum Islam sebagai hukum normatif dan positif di Indonesia.

"Kita bekum wajibkan jilbab karena bukan negara agama. Tapi juga tidak dihalangi berjilbab dengan memakai cadar, atau jilbab gaul, jilbab panjang, 'monggo'," ujar dia.

Sementara di Aceh, kata Romi, memang diistimewakan karena asal usulnya waktu itu Aceh ingin memisahkan diri sehingga kini diperbolehkan menggunakan hukum Islam di sana.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Begini Potret Naskah Proklamasi Berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) Tahun 1949, Pemberontakan Bersejarah Pasca Kemerdekaan
Begini Potret Naskah Proklamasi Berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) Tahun 1949, Pemberontakan Bersejarah Pasca Kemerdekaan

Naskah proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) Tahun 1949 menjadi saksi bisu pemberontakan pasca kemerdekaan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Sidang Tahunan 2024, Jokowi Pamer Kinerja di Bidang Hukum: UU KUHP Hingga UU TPKS
Sidang Tahunan 2024, Jokowi Pamer Kinerja di Bidang Hukum: UU KUHP Hingga UU TPKS

"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Menag Nasaruddin Respons MK Tolak Gugatan Hapus Kolom Agama di KK dan KTP: Jika Diterima Masyarakat Akan Kacau
Menag Nasaruddin Respons MK Tolak Gugatan Hapus Kolom Agama di KK dan KTP: Jika Diterima Masyarakat Akan Kacau

Nasaruddin menilai keputusan MK yang menolak gugatan itu sangat penting bagi Indonesia.

Baca Selengkapnya
PNS Jakarta Boleh Poligami, Amnesty International: Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
PNS Jakarta Boleh Poligami, Amnesty International: Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Amnesty International Indonesia meminta Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengubah Peraturan Gubernur yang memperbolehkan PNS berpoligami.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Jokowi: Ormas Keagamaan Dapat Jatah Kelola Tambang
Aturan Baru Jokowi: Ormas Keagamaan Dapat Jatah Kelola Tambang

turan ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK) tertuang di Pasal 83A.

Baca Selengkapnya
Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang, NU 'Terimakasih ke Jokowi, Muhammadiyah 'Ukur Kemampuan'
Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang, NU 'Terimakasih ke Jokowi, Muhammadiyah 'Ukur Kemampuan'

Begini kata NU dan Muhammadiyah perihal ormas keagamaan boleh kelola tambang.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi
Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi

Mahfud MD mengatakan, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik KKN.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Mengurus Haji, Ini Fakta Menarik Kementerian Agama RI
Tak Hanya Mengurus Haji, Ini Fakta Menarik Kementerian Agama RI

Berikut beberapa fakta menarik Kementerian Agama RI!

Baca Selengkapnya
Din Syamsuddin Beri Sejumlah Catatan Khusus Ormas Dapat Izin Tambang dari Jokowi
Din Syamsuddin Beri Sejumlah Catatan Khusus Ormas Dapat Izin Tambang dari Jokowi

Din Syamsuddin memberikan catatan khusus terkait kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya
Pemuda Remaja Masjid Temui Jokowi di Istana, Apresiasi Ormas Boleh Kelola Tambang
Pemuda Remaja Masjid Temui Jokowi di Istana, Apresiasi Ormas Boleh Kelola Tambang

Mengapresiasi keputusan Jokowi yang membolehkan ormas mengelola tambang

Baca Selengkapnya
Prabowo Tunjuk Afriansyah Noor Jadi Calon Wakil Kepala Badan Haji dan Umrah
Prabowo Tunjuk Afriansyah Noor Jadi Calon Wakil Kepala Badan Haji dan Umrah

Menurut dia, badan pengurusan haji yang setingkat dengan kementerian ini dapat menertibkan sistem dan juga regulasi-regulasi haji.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Ungkap Ada Pihak yang Ingin Sahkan Perkawinan Sejenis: Dosa pada Anak Cucu Kita
Hakim MK Ungkap Ada Pihak yang Ingin Sahkan Perkawinan Sejenis: Dosa pada Anak Cucu Kita

Arief mengingatka Indonesia memiliki ideologi Pancasila sehingga perkawinan sesama jenis tidak boleh dibairkan.

Baca Selengkapnya