Saksi sebut Suryadharma Ali pakai DOM untuk keperluan pribadi

Merdeka.com - Saksi yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Amir Jafar menyebutkan Suryadharma Ali menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) sebagai dana talangan untuk keperluan pribadi.

"Dulu semacam talangan dan dibayar ulang oleh pak menteri (SDA)," kata Amir dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dengan terdakwa Suryadharma Ali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Senin (12/10).

Namun, Amir tidak mengetahui apakah dana talangan itu dikembalikan atau tidak oleh Suryadharma setelah menggunakan dana itu. Dia mengatakan, pengajuan pencairan DOM tidak menggunakan formulir. Sementara pertanggungjawaban penggunaan dana itu ditulis dalam buku.

"Suryadharma Ali pernah mentransfer uang yang berasal dari DOM ke ibu Titin. Saya tidak mengetahui siapa ibu Titin itu. Dia mengatakan Suryadharma pernah menyuruh Syaifuddin Syafii selaku Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan di Kementerian Agama untuk mentransfer dana itu sebesar Rp 100 juta per bulan. Kalau yang saya tahu ya tiap bulan pencairannya," paparnya.

Sebelumnya, dalam perkara ini Suryadharma didakwa memperkaya diri sendiri sampai Rp 1,821 miliar dan memperoleh hadiah satu lembar potongan kain kakbah (kiswah) serta merugikan keuangan negara Rp 27,283 miliar dan 17,967 juta riyal (sekitar Rp 53,9 miliar) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana laporan perhitungan kerugian negara dari BPKP.

Menurut jaksa, Suryadharma menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan.

Suryadharma juga menggunakan DOM tidak sesuai dengan peruntukkan; mengarahkan Tim penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjuk penyedia pemondokan jemaah Indonesia tidak sesuai ketentuan, serta memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.