Sebut Jokowi keliru, Fadli Zon tegaskan daya beli rakyat memang turun
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai anggapan Presiden Joko Widodo keliru soal ada pihak yang menggulirkan daya beli masyarakat menurun. Menurut Fadli, isu soal daya beli masyarakat menurun merupakan suatu kenyataan.
"Saya kira keliru ya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu keliru sekali," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10).
Fadli mengklaim telah membuktikan bahwa daya beli masyarakat menurun saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah pada masa reses. Dari hasil kunjungan itu, kata Fadli, masyarakat mengeluh soal keadaan ekonomi saat ini.
-
Siapa yang menyatakan deflasi mengancam daya beli? Definisi Deflasi Dengan terjadinya deflasi secara beruntun dalam lima bulan terakhir, terdapat kekhawatiran bahwa daya beli masyarakat mulai melemah.
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa inflasi tinggi merusak daya beli? Namun, inflasi yang terlalu tinggi atau tidak terkendali dapat merusak daya beli masyarakat, menyebabkan ketidakpastian ekonomi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
Contohnya, banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan, hingga harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi. Kondisi memicu penurunan daya beli masyarakat.
"Saya termasuk melihat daya beli masyarakat memang melemah. Ketika ditanya kepada masyarakat tentang keadaan ekonomi mereka, ya pada umumnya mereka merasa kesulitan hidup itu semakin besar," klaimnya.
Lebih lanjut, Fadli mengkritik gencarnya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur. Sebab, infrastruktur yang dibangun pemerintah juga belum tentu menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
"Ini infrastruktur buat siapa? Meskipun apa yang dibangun infrastruktur itu bagus-bagus saja kalau uangnya banyak. Tapi kalau uangnya dari utang kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat untuk infrastruktur dan memaksakan diri sementara daya beli masyarakat lemah saya kira tentu akan mengganggu ekonomi," tukasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri penutupan Rakornas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyayangkan isu yang beredar di media masa mengenai menurunnya daya beli masyarakat. Padahal, saat ini sedang terjadi perubahan gaya belanja masyarakat.
"Contoh, isu mengenai daya beli. Pak daya beli sekarang menurun, anjlok. Saya berikan angka. Coba saya ambil dari shifting dari offline ke online. Banyak orang yang ke situ," kata Jokowi.
Jokowi mengomentari adanya beberapa gerai toko yang terpaksa tutup. "Kalau ada toko tutup ya karena ini. Salahnya enggak ikuti zaman," ujarnya.
Jokowi mengungkapkan, berkat maraknya bisnis online, jasa pengiriman ikut kena imbasnya. Jasa kurir naik 130 persen di akhir september ini.
"Angka ini didapat dari mana? Ya kita cek JNE, cek kantor pos. Saya kan juga orang lapangan. Isunya hanya daya beli turun. Saya lihatin siapa yang ngomong, politik? oh enggak apa-apa. Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan emang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blak-blakan saja," lanjutnya.
Baca juga:
Jokowi ngaku diserang lawan politik soal penurunan daya beli masyarakat
Sri Mulyani ungkap bukti daya beli masyarakat RI tak alami perlambatan
Pengusaha: Daya beli turun, orang tidak ingin belanja karena pendapatan stagnan
Sinyal kematian mal dan toko ritel di Indonesia
Dua gerai Matahari ditutup, ini kata Mendag Enggar
Daya beli masyarakat disebut menurun, ini pembelaan Sri Mulyani (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaSoal pergeseran kelas menengah, menurutnya pergeseran kelas itu tidak hanya terjadi pada satu kelompok.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu memberikan bantuan bagi kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen.
Baca SelengkapnyaLaju inflasi masih terjaga, hanya saja tren deflasi akan mengganggu daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga menuturkan bahwa penurunan sejumlah harga tersebut membuktikan kebenaran dari tingkat inflasi nasional yang turun menjadi 3 persen.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaDalam kunjungan tersebut, Jokowi mengecek stabilitas harga bahan pokok dan memberikan sejumlah bantuan kepada para pedagang.
Baca Selengkapnya