Seleksi Calon Anggota PPK Diprotes Peserta, Ini Tanggapan KPU Makassar
Merdeka.com - 75 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 15 kecamatan se-Kota Makassar dilantik di Hotel Four Points by Sheraton, Sabtu, (29/2). Pelantikan tersebut menuai protes dan dipertanyakan anggota PPK yang tidak lolos.
Mereka mempertanyakan keputusan KPU Makassar karena nilai CAT-nya atau Computer Assisted Test tertinggi dari calon lainnya. Salah satu calon PPK yang tidak lolos bernama Herman Maulana membagikan cerita tersebut lewan akun media sosialnya. Herman juga mempertanyakan kredibilitas KPU dalam proses seleksi tersebut.
Menjawab kritikan, Komisioner KPU Makassar divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Endang Sari mengatakan, CAT bukanlah satu-satunya ukuran untuk menentukan terpilihnya seorang anggota PPK.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Mengapa KPU penting dalam demokrasi? Sejak didirikan, KPU memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Apa peran utama KPU dalam pemilu? KPU memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan berkualitas.
Dia menjelaskan CAT hanya satu bagian tes dari beberapa tahapan. CAT adalah alat untuk mengukur pengetahuan teknis dan pemahaman calon bersangkutan terkait aturan kepemiluan.
"Nah oknum yang hari ini memprotes terkait nilai CAT-nya yang tertinggi tapi tidak lolos sebagai anggota PPK. Saat wawancara, hasil CAT-nya tidak berbanding lurus dengan pernyataan saat wawancara. Ketika kami konfirmasi ulang pendalaman terkait UU nomor berapa tidak mampu disebutkan. Juga pasal-pasal krusial yang jadi materi seleksi CAT tidak diketahui. Bagi kami itu sudah jadi catatan," kata Endang Sari di lokasi, Sabtu (1/3).
Selain pemahaman tentang hukum kepemiluan, kata Endang, KPU akan melihat attitude, integritas, independensi, pemahaman kewilayahan sebagai calon anggota PPK.
"Kami tidak ingin kecolongan. Kami belajar betul dari proses Pemilu 2019 lalu, banyak sekali kasus hukum yang terjadi dan kami semua harus diperiksa terkait hal yang bukan perbuatan kami. Itu perbuatan penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Makanya proses perekrutan berlapis-lapis dan bukan hanya internal KPU saja yang menyeleksi tapi juga publik Makassar dan Bawaslu," jelas dia.
Muhammad Idris, salah seorang anggota PPK dari Kecamatan Tamalate mengapresiasi sistem perekrutan anggota PPK ini karena transparan dan penjaringannya berjenjang.
Calon anggota PPK, kata Idris, bukan hanya dites soal pengetahuan kepemiluan lewat CAT tapi lebih banyak digali soal integritas, independensi dan profesionalisme kerja.
"Tidak kalah penting adalah pelibatan masyarakat untuk membantu trekking biodata calon saat KPU membuka ruang tanggapan dari masyarakat yang didahului dengan mempublish nama-nama calon anggota PPK," ujarnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu
Baca SelengkapnyaSyarat Keterwakilan Perempuan Tak Sesuai, MK Minta PSU Pileg DPRD Gorontalo Dapil 6
Baca SelengkapnyaAturan tersebut memberikan wewenang pada pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah proses seleksi PPPK di wilayahnya masing-masing.
Baca SelengkapnyaMK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca SelengkapnyaSebanyak 11 orang calon taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) asal Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diumumkan.
Baca SelengkapnyaICW menilai banyak hal yang membuat pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK dan Dewas terasa sepi
Baca SelengkapnyaMenurut MK, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
Baca SelengkapnyaSurvei hari ini belum ada elektabilitas tokoh yang dominan di Jateng.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asyari membantah pernyataan ahli yang dihadirkan dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca Selengkapnya