Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Seleksi Calon Anggota PPK Diprotes Peserta, Ini Tanggapan KPU Makassar

Seleksi Calon Anggota PPK Diprotes Peserta, Ini Tanggapan KPU Makassar Komisioner KPU Makassar divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Endang Sari. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - 75 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 15 kecamatan se-Kota Makassar dilantik di Hotel Four Points by Sheraton, Sabtu, (29/2). Pelantikan tersebut menuai protes dan dipertanyakan anggota PPK yang tidak lolos.

Mereka mempertanyakan keputusan KPU Makassar karena nilai CAT-nya atau Computer Assisted Test tertinggi dari calon lainnya. Salah satu calon PPK yang tidak lolos bernama Herman Maulana membagikan cerita tersebut lewan akun media sosialnya. Herman juga mempertanyakan kredibilitas KPU dalam proses seleksi tersebut.

Menjawab kritikan, Komisioner KPU Makassar divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Endang Sari mengatakan, CAT bukanlah satu-satunya ukuran untuk menentukan terpilihnya seorang anggota PPK.

Dia menjelaskan CAT hanya satu bagian tes dari beberapa tahapan. CAT adalah alat untuk mengukur pengetahuan teknis dan pemahaman calon bersangkutan terkait aturan kepemiluan.

"Nah oknum yang hari ini memprotes terkait nilai CAT-nya yang tertinggi tapi tidak lolos sebagai anggota PPK. Saat wawancara, hasil CAT-nya tidak berbanding lurus dengan pernyataan saat wawancara. Ketika kami konfirmasi ulang pendalaman terkait UU nomor berapa tidak mampu disebutkan. Juga pasal-pasal krusial yang jadi materi seleksi CAT tidak diketahui. Bagi kami itu sudah jadi catatan," kata Endang Sari di lokasi, Sabtu (1/3).

Selain pemahaman tentang hukum kepemiluan, kata Endang, KPU akan melihat attitude, integritas, independensi, pemahaman kewilayahan sebagai calon anggota PPK.

"Kami tidak ingin kecolongan. Kami belajar betul dari proses Pemilu 2019 lalu, banyak sekali kasus hukum yang terjadi dan kami semua harus diperiksa terkait hal yang bukan perbuatan kami. Itu perbuatan penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Makanya proses perekrutan berlapis-lapis dan bukan hanya internal KPU saja yang menyeleksi tapi juga publik Makassar dan Bawaslu," jelas dia.

Muhammad Idris, salah seorang anggota PPK dari Kecamatan Tamalate mengapresiasi sistem perekrutan anggota PPK ini karena transparan dan penjaringannya berjenjang.

Calon anggota PPK, kata Idris, bukan hanya dites soal pengetahuan kepemiluan lewat CAT tapi lebih banyak digali soal integritas, independensi dan profesionalisme kerja.

"Tidak kalah penting adalah pelibatan masyarakat untuk membantu trekking biodata calon saat KPU membuka ruang tanggapan dari masyarakat yang didahului dengan mempublish nama-nama calon anggota PPK," ujarnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
10 TPS di Makassar Lakukan Pemungutan Suara Ulang, KPU Pusat Tinjau Langsung
10 TPS di Makassar Lakukan Pemungutan Suara Ulang, KPU Pusat Tinjau Langsung

Penyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Arteria PDIP Emosi KPU Alami Kemunduran
VIDEO: Arteria PDIP Emosi KPU Alami Kemunduran "Konyol Kamu, Berhenti Jadi Komisioner"

Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu

Baca Selengkapnya
Syarat Keterwakilan Perempuan Tak Sesuai, MK Minta PSU Pileg DPRD Gorontalo Dapil 6
Syarat Keterwakilan Perempuan Tak Sesuai, MK Minta PSU Pileg DPRD Gorontalo Dapil 6

Syarat Keterwakilan Perempuan Tak Sesuai, MK Minta PSU Pileg DPRD Gorontalo Dapil 6

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Penyebab Ratusan Honorer Bidan Gagal Diangkat Jadi PPPK
Ternyata, Ini Penyebab Ratusan Honorer Bidan Gagal Diangkat Jadi PPPK

Aturan tersebut memberikan wewenang pada pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah proses seleksi PPPK di wilayahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan

MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS
Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS

Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.

Baca Selengkapnya
Tak Ada Putra Daerah Lolos Tes, Seleksi Calon Taruna Akpol di NTT Panen Protes
Tak Ada Putra Daerah Lolos Tes, Seleksi Calon Taruna Akpol di NTT Panen Protes

Sebanyak 11 orang calon taruna (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) asal Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diumumkan.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Dinilai Sepi Peminat, ICW Beberkan Alasannya
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Dinilai Sepi Peminat, ICW Beberkan Alasannya

ICW menilai banyak hal yang membuat pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK dan Dewas terasa sepi

Baca Selengkapnya
MK Tolak Gugatan PPP di Serang, Permohonan Pemungutan Suara Ulang Dinilai Tak Relevan
MK Tolak Gugatan PPP di Serang, Permohonan Pemungutan Suara Ulang Dinilai Tak Relevan

Menurut MK, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Baca Selengkapnya
PKB Tak Percaya Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng
PKB Tak Percaya Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng

Survei hari ini belum ada elektabilitas tokoh yang dominan di Jateng.

Baca Selengkapnya
VIDEO: KPU Bantah Ahli Kubu Ganjar-Mahfud, Dituduh Lakukan Kecurangan Pendaftaran Capres Cawapres
VIDEO: KPU Bantah Ahli Kubu Ganjar-Mahfud, Dituduh Lakukan Kecurangan Pendaftaran Capres Cawapres

Ketua KPU Hasyim Asyari membantah pernyataan ahli yang dihadirkan dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Selengkapnya