Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sempat Dikunjungi Arief Budiman, Kantor KPU Makassar Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Sempat Dikunjungi Arief Budiman, Kantor KPU Makassar Lakukan Penyemprotan Disinfektan Penyemprotan disinfektan di kantor KPU Sulsel. ©2020 dok. KPU Makassar

Merdeka.com - KPU Makassar melakukan upaya sterilisasi berupa penyemprotan disinfektan di kantor mereka yang berada di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, pada Sabtu (19/9). Semua sudut ruangan dan bangunan tidak luput dari semprotan.

Upaya ini dilakukan menyusul informasi ketua KPU RI, Arief Budiman dan Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir terkonfirmasi positif Covid-19 pada Jumat (18/9). Padahal Arief didampingi Faisal baru saja melakukan kunjungan kerja di Makassar pada Selasa (15/9). Antara lain di kampus Universitas Hasanuddin, kantor KPU Sulsel dan KPU Makassar.

"Iya tadi pagi baru saja dilakukan penyemprotan di kantor. Selanjutnya ditunggu jadwal pemeriksaan swab dari gugus tugas," kata komisioner KPU Makassar, Endang Sari yang dikonfirmasi, Sabtu (19/9).

Orang lain juga bertanya?

Mengenai tahapan pelaksanaan pilkada, dia mengungkapkan, sejauh ini belum ada instruksi untuk melakukan penundaan dari KPU pusat. Sehingga tahapan pilkada tetap dilanjutkan.

Komisioner KPU Makassar Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gunawan Mashar mengatakan, Arief Budiman didampingi stafnya dari KPU RI dan Faisal Amir datang ke kantor KPU Makassar pada Selasa (15/9) lalu.

Arief berada di kantor KPU Makassar kurang lebih 30 menit. Dia memberikan pengarahan dan menanyakan ada tidaknya kendala saat pendaftaran bakal paslon dan verifikasinya.

"Setelah mendapat informasi bapak ketua KPU RI positif covid-19, kami semua lima komisioner lakukan rapid tes. Alhamdulillah hasil non reaktif," tutup Gunawan.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Jawab Tuduhan Ada Operasi Selamatkan Parpol Tertentu Agar Lolos Parlemen
KPU Jawab Tuduhan Ada Operasi Selamatkan Parpol Tertentu Agar Lolos Parlemen

Tudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Dua Alasan Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah 2024
Dua Alasan Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah 2024

Proses hukum terhadap calon kepala daerah akan ditunda hingga perhelatan Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tunda Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Peserta Pemilu 2024
Kejagung Tunda Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Peserta Pemilu 2024

Hal itu tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kapolri Terbitkan Aturan Penundaan Proses Hukum Peserta Pemilu, Bagaimana Nasib Kasus Aiman Witjaksono?
Kapolri Terbitkan Aturan Penundaan Proses Hukum Peserta Pemilu, Bagaimana Nasib Kasus Aiman Witjaksono?

Aiman dilaporkan ke Polda Metro sejumlah orang terkait dugaan menyebarkan hoaks lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.

Baca Selengkapnya
KPU Sebut PKPU Pilkada 2024 Disetujui DPR, Isinya Akomodir Semua Putusan MK
KPU Sebut PKPU Pilkada 2024 Disetujui DPR, Isinya Akomodir Semua Putusan MK

Ketua KPU Mochammad Afifuddin memastikan, revisi PKPU Nomor 8 tentang Pencalonan Kepala Daerah segera diterbitkan.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Beda dengan Kejagung, KPK Tetap Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Tessa memastikan, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan mengganggu tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah mulai berlangsung.

Baca Selengkapnya
KPU Segera Undangkan PKPU Kampanye dan Dana Kampanye
KPU Segera Undangkan PKPU Kampanye dan Dana Kampanye

Sampai saat ini KPU tengah melakukan harmonisasi PKPU Kampanye dan Dana Kampanye.

Baca Selengkapnya