Follow
Sengketa lahan, warga NTT dan Timor Leste bentrok
Merdeka.com - Warga Nusa Tenggara Timur yang berada di perbatasan bertikai dengan warga Timor Leste karena warga Timor Leste berniat membangun kantor bea cukai. Padahal tanah yang sudah dikerjakan itu masih dalam sengketa.
"Terjadi perselisihan warga tapal batas NTT dengan Timor Leste. Diawali pada tanggal 21 Juli lalu masyarakat Timor Leste menggali tanah luas 8x5 m, kedalaman 2 m. Rencana untuk kantor bea cukai," jelas Kabag Penum Polri, Kombes Pol Agus Rianto di kantornya, Rabu (1/7).
Masyarakat NTT yang tak terima kemudian mulai melakukan upaya penghadangan. Setelah mereda, pertikaian ini kembali lagi di tanggal 31 Juli.
-
Bagaimana cara PT MDA menyelesaikan masalah lahan warga Latimojong? Diana menegaskan PT MDA tidak pernah melakukan tindakan paksa.'Semua proses yang dijalankan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk upaya mediasi dengan melibatkan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten setempat serta berkoordinasi secara intens dengan Satgas Percepatan Investasi kepada para penggarap lahan negara yang masuk lahan konsesi MDA,' tuturnya.
-
Mengapa warga Latimojong menolak harga pembebasan lahan? Cones mengaku pasca kejadian tersebut keluarganya mengalami trauma. Bahkan, anaknya enggan berangkat ke sekolah. 'Anak saya trauma dan tidak masuk sekolah karena peristiwa kemarin. Untuk sementara kami menenangkan diri di rumah kerabat,' ucapnya.
-
Siapa yang terlibat dalam Tilik Warga? 'Untuk itu kami siap bekerja sama dengan pengurus Lentera Jiwa yang bertugas memberikan pelayanan kepada warga kami yang belum sembuh dari penyakit ini,' kata Sarju dikutip dari ANTARA.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkan lahan di Desa Wisata Danau Diateh? Dengan suhu yang relatif dingin, masyarakat sekitar sangat memanfaatkan lahan hijaunya untuk dijadikan pertanian. Hampir 80% dari kawasan ini masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dikelola langsung oleh masyarakat sekitar.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
"Lokasi lubang masih dalam status sengketa kemudian masyarakat melakukan upaya untuk melarang. Terjadi lagi kembali dilanjutkan pada 31 Juli perselisihan dengan warga Timor Leste," jelas Agus.
Saat ini pasukan pengamanan perbatasan masih melakukan penjagaan dan pemantauan di perbatasan baik dari TNI dan Polri. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bentrokan kembali terjadi antara warga Rempang, Kepulauan Riau, dengan PT Makmur Elok Graha (MEG).
Baca Selengkapnya
Plisi menemukan bahwa ada perseteruan tanah ulayat antara Kaum Saogo dan Kaum Sakerebeu.
Baca Selengkapnya
Sigit mengimbau dalam menyelesaikan masalah ini pihaknya juga akan mendorong adanya musyawarah. Sehingga kejadian bentrokan, seperti hari ini bisa dicegah.
Baca Selengkapnya
Peristiwa itu menyebabkan satu orang tewas. Penyebab pasti bentrokan tersebut masih terus diselidiki,
Baca Selengkapnya
Peristiwa berdarah ini karena sengketa lahan antara Desa Ilepati dan Bugalima sejak 70an tahun lalu hingga saat ini.
Baca Selengkapnya
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pemanfaatan aset tanah seluas 31.670 m².
Baca Selengkapnya
Anggota Kodim 1621/TTS berinisial JT dan anggota Sat Lantas Polres TTS berinisial H terlibat salah paham.
Baca Selengkapnya
Belum diketahui pasti penyebab pecahnya kericuhan itu. Namun kuat dugaan, konflik itu dipicu perebutan batas lahan.
Baca Selengkapnya
Masalah ini selesai usa mediasi dua belah pihak. Antara kedua ormas sepakat tidak melakukan aktivitas apapun di lahan tersebut sampai adanya putusan pengadilan.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto mengungkapkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat.
Baca Selengkapnya
Polisi harap jangan ada lagi sweeping agar ciptakan situasi aman dan kondusif.
Baca Selengkapnya
Adapun yang disita oleh penyidik sebanyak 48 dokumen dari BPAD NTT dan 17 dokumen dari BKD NTT.
Baca Selengkapnya