Sepanjang 2014, 117 hakim terjerat hukuman disiplin MA
Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan jumlah pengaduan terkait pelanggaran disiplin aparatur pengadilan sepanjang tahun 2014 semakin menurun. Tetapi, hal itu berbanding terbalik terhadap jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan baik kepada hakim, panitera, maupun pegawai non teknis di lingkungan MA.
"Terjadi penurunan pengaduan sepanjang tahun 2014, tetapi jumlah hukuman disiplin semakin meningkat," ujar Ketua MA Hatta Ali di kantornya, Jakarta, Rabu (7/1).
Hatta mengatakan, hukuman disiplin paling banyak dijatuhkan kepada hakim. Hukuman terhadap hakim masih menempati urutan teratas dengan jumlah kasus mencapai 117 kasus, sementara untuk panitera sebanyak 74 kasus, dan pegawai non teknis mencapai 18 kasus.
-
Siapa yang disebut membongkar kebusukan hakim? Video tersebut mengandung narasi bahwa Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama DPR membongkar kebusukan hakim MK saat pelaksanaan Pilpres.
-
Apa saja bentuk sanksi hukum? Saknsi yang dilakukan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata, bisa berupa denda dengan nominal tertentu hingga penjara dalam waktu tertentu pula.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
-
Bagaimana KPK merespon putusan hakim? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberi respons atas putusan hakim yang disunat itu.Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan sejauh ini fakta hukum dan alat butki yang disajikan oleh Jaksa KPK telah berkesesuaian bahkan terbukti di persidangan.
-
Siapa hakim MK yang berbeda pendapat? Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berbeda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah untuk maju di Pemilu 2024.
"Tertinggi memecahkan rekor adalah hukuman disiplin terhadap hakim," kata dia.
Dalam rinciannya, hukuman disiplin kepada hakim terbagi menjadi tiga kategori yaitu berat, sedang, dan ringan. Jumlah hukuman disiplin hakim tahun 2014 masuk kategori berat mencapai 24 kasus, kategori sedang mencapai 10 kasus, kategori ringan mencapai 83 kasus.
"Hukuman yang dijatuhkan berupa demosi (penundaan kenaikan pangkat) hingga pemecatan tidak hormat," kata Hatta.
Lebih lanjut, Hatta menerangkan, pihaknya telah menerapkan sistem pengawasan dijalankan sejak pengadilan tingkat banding. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif.
"Kita mendelegasikan Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti laporan yang dianggap layak," ungkapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya menerima 3.593 laporan masyarakat terkait pengawasan perilaku hakim dan investigasi.
Baca SelengkapnyaUntuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.
Baca SelengkapnyaBoleh mengadukan dengan identitas, namun minta ditutup, disamarkan.
Baca Selengkapnya13 personel Polda NTT dihukum pemecatan karena terbukti terlibat asusila
Baca SelengkapnyaSolidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan cuti massal sebagai bentuk protes menuntut kesejahteraan baik gaji maupun tunjangan.
Baca SelengkapnyaHal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Komnas Ham, Atnike Nova Sigiro dalam acara Peluncuran laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2023.
Baca Selengkapnya15 Personel Polda Sulsel Lakukan Pelanggaran Akhirnya Dipecat
Baca SelengkapnyaMasalah kesejahteraan ini terdampak kepada hakim-hakim klas II di tingkat kabupaten/kota.
Baca SelengkapnyaSebanyak 28 personel Polda Metro Jaya dipecat tidak dengan hormat (PTDH) akibat sejumlah pelanggaran yang dilakukan.
Baca SelengkapnyaDari sisi hakim, lanjut Aji Prakoso, juga harus memegang teguh janji menjaga integritas diri dan lembaga peradilan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 65 kasus di antaranya tengah ditangani kepolisian.
Baca SelengkapnyaMukti mengatakan, proses penyelidikan laporan tersebut masih berlanjut hingga saat ini.
Baca Selengkapnya