Follow
Soroti Pemberantasan Narkoba, Pemkab Banyuwangi Ajukan 2 Raperda
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menggelar sidang paripurna dengan agenda nota penjelasan bupati atas diajukannya dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (9/3).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko menyampaikan nota pengantar bupati dua Raperda tentang tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GNPN).
Kedua, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi. Kedua Raperda tersebut, kata Yusuf penting untuk segera disahkan.
-
Siapa yang dikukuhkan sebagai Paskibraka Banyuwangi? Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengukuhkan 75 pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) 2023 di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Selasa (15/8/2023) malam.
-
Apa yang menjadi program prioritas Banyuwangi? Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banyuwangi sendiri mencanangkan delapan program prioritas. Mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata, UMKM, dan pertanian. Selain itu, juga penguatan modal sosial, pengelolaan lingkungan hidup, tranformasi digital layanan publik, dan pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Strategis (KES).
-
Apa yang dibangun di Banyuwangi? Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) di Desa Balak, Kecamatan Songgon sudah mencapai 99 persen.
-
Siapa Pj Bupati Banyumas yang baru? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana melantik pejabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro di Gradhika Bhakti Praja Building, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No 9 Semarang pada Minggu (24/9) kemarin.
-
Kenapa jembatan di Banyuwangi penting? 'Jembatan putus langsung kami masukkan perencanaan 2023, karena jembatan itu kan penting, memperpendek jarak perjalanan. Kalau tidak segera diperbaiki, mengganggu mobilitas warga. Dan alhamdulillah, yang putus dan rusak kemarin sudah kita perbaiki,' kata Ipuk.
-
Kenapa Banyuwangi dinilai sebagai kabupaten terbaik? Kabupaten Banyuwangi dinilai berhasil menyusun perencanaan pembangunan yang terintegritas dari tahun ke tahun yang berdampak langsung di tengah masyarakat.
"Kedua Raperda ini penting untuk segera disahkan, guna mendukung efektivitas dan optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat," Yusuf.
Dia menjelaskan, Raperda tentang fasilitasi P4GNPN disusun untuk menekan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Banyuwangi. Raperda ini, juga memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, maupun prekursor narkotika. Di dalamnya dibahas tentang pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mereka.
"Raperda fasilitasi P4GNPN ini dibuat untuk membebaskan lingkungan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba," ujar Yusuf.
"Raperda ini juga sebagai landasan hukum untuk mendukung pendirian Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Banyuwangi. Mengingat banyak sekali penyelundupan narkotika melalui laut, keberadaan BNNK ini sangat diperlukan, karena daerah kita adalah pintu masuk Jawa dari Bali," imbuhnya.
Selanjutnya, Yusuf juga menjelaskan terkait Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, perubahan Raperda ini akan memberikan kewenangan yang bersifat otonom kepada direktur rumah sakit.
"Dengan diatur demikian, kami harap ke depan rumah sakit daerah bisa memberikan layanan secara lebih profesional," katanya (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perda Narkotika bertujuan agar upaya pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
Baca Selengkapnya
Bersama jajaran Forkopimda, Bupati Ipuk telah menemui BNN belum lama ini.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk Ranperda RPJPD akan dilaksanakan satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
Baca Selengkapnya
Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.
Baca Selengkapnya
Mulanya, Kepala Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan terkait pembahasan RUU Desa.
Baca Selengkapnya
Setiap tahun jumlah kasus narkoba di provinsi Jawa Timur mencapai angka 5.000-6.000 kasus.
Baca Selengkapnya
Mendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.
Baca Selengkapnya
Sebab, kasus kejahatan narkoba di Jawa Tengah butuh perhatian khusus.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya
Harus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca Selengkapnya
Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya